Kepala BGN minta pemda kontribusi sidak SPPG pastikan keamanan pangan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta pemerintah daerah turut berkontribusi untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Sudaryono dalam peresmian serentak 480 SPPG di wilayah terdepan, tertinggal, terluar (3T) di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, pada Jumat.

"Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah (pemda) kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi, ada check-list (daftar) apa yang harus ada dan tidak ada (di SPPG). Kami minta untuk disidak kebersihan dan kedisplinannya, sekolah-sekolahnya," ujar dia dalam tayangan Youtube yang diikuti secara daring dari Jakarta.

Sudaryono mengemukakan, saat ini ada 27.022 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia, dengan SPPG yang diresmikan di wilayah 3T dan stunting tinggi hari ini sebanyak 480 titik di 16 provinsi.

"Hari ini kami fokus di Indonesia bagian timur, minggu depan kami buka di Kalimantan, Bali, tempat yang stuntingnya tinggi, dan di tempat-tempat yang memang anak-anaknya membutuhkan MBG," katanya.

Ia juga meminta seluruh petugas SPPG untuk bekerja dengan hati dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) guna memastikan makanan diberikan kepada penerima manfaat dalam keadaan yang baik, aman, dan sesuai standar gizi yang telah ditetapkan.

"Saya berlakukan kebijakan baru, setelah saya di BGN, kepala dapur harus hadir di antara tim, absen. Wajib hukumnya mengabsen kepala SPPG yang memimpin timnya di dapur, mulai pukul 02.00 pagi. Kepala SPPG yang tidak sungguh-sungguh, siap-siap saya pecat kalau tidak jalankan SOP. Mohon maaf ini karena kesehatan nyawa orang sangat berharga daripada saya harus pertahankan satu orang," tuturnya.

Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan tata kelola MBG, pihaknya telah memberlakukan presensi melalui Zoom yang dipantau oleh para pimpinan BGN sejak pukul 02.00 ke 27 ribu dapur yang ada di seluruh Indonesia.

"Termasuk harus dikasih label dimakan maksimal jam berapa, harus pakai sarung tangan petugasnya, dan lain sebagainya, tolong kepala dapur juga melatih petugas di dapur, kalau yang memotong kubis di lantai, jangan diteruskan, lakukan sesuai SOP dan standar higienitas," ucap Sudaryono.

ilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.