Lewati ke konten

Minggu, 18 Oktober 20264000 berita

Alasan Pemerintah Mau Pindah Pembayaran Gaji PNS Lewat KopdesDiskon Menggoda Mesin Cuci dan TV, Yuk ke Transmart Full Day Sale!PLTS Pulau Balang Caddi Kembali Beroperasi, Andi Amar Dorong Pemerataan Listrik473 Hotspot di OKI Jadi Sumber Kabut Asap Tebal Palembang Pagi IniSandi Yuda di Tubuh Militer: Cara Prabowo Menggeser Para Jenderal Tanpa SuaraKebakaran Besar Gudang Pembuatan Kapal di Pulau SeribuRapor Pemain Indonesia di Eropa: Verdonk Imbang dan Tjoe-A-On Kalah2.458 Penerbangan Terimbas Karhutla, Paparan Meluas ke Sulawesi-MalukuKlasemen Liga Spanyol: Barcelona Memimpin Jauh Tinggalkan Rival4 Petugas Gugur Saat Tangani Karhutla di Bromo, BNPB Soroti Perlindungan Personel di Garis Depan
Ekonomi

Alasan Pemerintah Mau Pindah Pembayaran Gaji PNS Lewat Kopdes

CNN Ekonomi 1 menit baca 188 kata
Alasan Pemerintah Mau Pindah Pembayaran Gaji PNS Lewat Kopdes — gambar dari CNN Ekonomi
Gambar dari CNN Ekonomi. Ringkasan oleh Zona News.

Pemerintah berencana mengalihkan skema penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari perbankan ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Rencana itu digagas dengan alasan untuk memperkuat kapasitas layanan koperasi sekaligus mendongkrak daya saingnya dengan perbankan nasional.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengonfirmasi bahwa usulan penyaluran gaji PNS melalui Kopdes tersebut sudah disampaikan langsung ke Kementerian Keuangan untuk pematangan mekanisme teknisnya.

"Mekanismenya mungkin udah dianggarin nanti pembayarannya, melalui, sudah diajukan ke Kementerian Keuangan, sudah akan siap dibayarkan," ujar Ferry di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10) dikutip detik.

Ferry menegaskan skema penyaluran gaji PNS lewat Kopdes ini targetnya mulai dijalankan pada tahun ini, bukan pada 2027.

"Sekarang," jawab Ferry singkat saat ditanya mengenai kepastian waktu dimulainya kebijakan tersebut.

Kendati begitu, ia belum merinci terkait pengajuan yang disampaikan kepada Kemenkeu, kejelasan jadwal dimulainya penyaluran, maupun koperasi yang akan dilibatkan dalam layanan pembayaran tersebut.

Adapun rencana tersebut juga didukung lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang tengah dibahas di DPR.

Dalam RUU tersebut, Ferry menyebut akan ada pembentukan badan pengawas koperasi di luar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fungsi baru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melindungi simpanan masyarakat di koperasi.

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/alasan-pemerintah-mau-pindah-pembayaran-gaji-pns-lewat-kopdes-dce7bc9d/.

Baca juga

Semua berita Ekonomi