Ambang Batas Parlemen 5 Persen Goyah, Fraksi-fraksi Kembali Beda Sikap

Fraksi Partai Gerindra di DPR mengaku masih mengkaji besaran ambang batas parlemen di RUU Pemilu usai diklaim menyepakati usul kenaikan 5 persen.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong mengatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai usulan terkait besaran ambang batas parlemen. Bahtra memastikan pihaknya ingin mengakomodir dan mencari jalan tengah dari berbagai usulan yang masuk.

"Kami Partai Gerindra tentu akan mempertimbangkan semua usulan-usulan itu dan akan mencari jalan yang terbaik," kata Bahtra di kompleks parlemen, Senin (5/10).

Setelah diklaim telah menyepakati usul kenaikan 5 persen, sejumlah fraksi kini berbeda sikap soal besaran ambang parlemen yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar diubah dan dikaji ulang lewat RUU Pemilu.

Bahtra menyebut usulan NasDem yang ingin 7 persen, PDIP dan PKB 6 persen, Golkar 5 persen. Kemudian, PAN yang ingin tetap 4 persen atau bahkan diturunkan.

"Nah, semua masukan-masukan itu tentu akan kami tampung, kami kaji dan pada saatnya nanti kami akan mengambil kesimpulan dan atas dasar mengakomodasi semua partai politik," katanya.

Bahtra yang juga merupakan Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu, menepis tuduhan pihaknya ingin mempersulit partai-partai nonparlemen lewat wacana kenaikan ambang batas. Dia menegaskan Panja membuka terhadap semua usulan.

"Semua akan kami undang ke Komisi II untuk memintai pendapat-pendapat dan pandangan-pandangannya," ujar dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Sugiono membenarkan kabar pertemuan para ketua umum partai koalisi. Dia bilang semua partai koalisi telah menyepakati opsi ambang batas di angka 5 persen.

Menurut Sugiono, koalisi berharap agar sejumlah poin perubahan dalam RUU, membuat pemilu ke depan lebih efektif dan efisien. Pihaknya juga ingin agar pemilu tetap bisa merepresentasikan suara rakyat.

"Satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5 persen. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," katanya.