Ambon Diselimuti Asap Kiriman Dampak Karhutla Papua

Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Maluku Haikal Baadila mengatakan kabut asap yang menyelimuti Kota Ambon saat ini dipengaruhi asap kiriman dari sejumlah wilayah lain--terutama Papua, Pulau Buru, dan Pulau Seram--yang mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Asap yang ada di Kota Ambon saat ini bukan murni berasal dari karhutla Pulau Ambon, tetapi merupakan kiriman dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Papua, sebagian besar di Papua, serta sebagian kecil di Pulau Buru dan Pulau Seram," kata Haikal di Ambon, Kamis (8/10) dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan karhutla yang terjadi di Pulau Ambon saat ini masih dalam kondisi yang dapat dikendalikan sehingga belum masuk kategori keadaan darurat.

Menurut dia, kondisi karhutla baru dapat dikategorikan parah apabila kualitas udara memburuk hingga mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan, maupun transportasi.

"Kalau kualitas udara sudah parah, kemudian mengganggu transportasi, kesehatan dan lain-lain, baru kita anggap parah dan ada status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh BNPB atau BPBD," ujar Haikal.

Ia mengatakan Dinas Kehutanan Maluku bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan dan pencegahan untuk mengantisipasi meluasnya karhutla di wilayah tersebut.

Pemantauan dilakukan setiap hari menggunakan citra satelit untuk mendeteksi titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Maluku. Hotspot adalah hasil pencitraan satelit yang menjadi indikator terjadinya karhutla.

"Setiap hari kami melakukan pemantauan melalui citra satelit. Ada aplikasi yang dibangun Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sehingga kita bisa melihat titik-titik hotspot di Maluku," kata Haikal.

Selain pemantauan, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat di 11 kabupaten/kota serta patroli di wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla.

Sejumlah daerah yang menjadi perhatian dalam pemantauan antara lain Kabupaten Buru, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah khususnya wilayah Seram Utara, Seram Bagian Barat, serta Kepulauan Tanimbar.

Haikal mengatakan kondisi geografis Maluku sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla, terutama dalam mobilisasi personel dan peralatan menuju lokasi kebakaran.

Oleh karena itu, menurut dia, pencegahan menjadi langkah penting untuk menekan risiko meluasnya kebakaran, termasuk dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Dishut Maluku juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan setiap titik panas yang terdeteksi dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.