Anggota Komisi IX DPR Desak Wilayah Terdampak Parah Asap Karhutla Ditetapkan KLB

Kebakaran Hutan dan Lahan Anggota Komisi IX DPR Desak Wilayah Terdampak Parah Asap Karhutla Ditetapkan KLB Pemerintah didesak menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah yang terdampak parah karhutla, menyusul meluasnya asap hingga Jakarta.

- Pemerintah didesak menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah yang terdampak parah karhutla, menyusul meluasnya asap hingga Jakarta.

- Karhutla tidak bisa semata-mata dianggap sebagai fenomena alam.

- Kebakaran yang diduga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab harus diusut, termasuk jika lahan yang dibakar kemudian ditanami kelapa sawit.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago, mendesak pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) di wilayah yang terdampak parah kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menyusul meluasnya asap hingga Jakarta.

Irma menilai, karhutla tidak bisa semata-mata dianggap sebagai fenomena alam.

Menurutnya, kebakaran yang diduga dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab harus diusut, termasuk jika lahan yang dibakar kemudian ditanami kelapa sawit.

"Saya kan sudah bicara ke pemerintah melalui pemda dan kementerian, ini bukan fenomena alam, ini bencana yang dibuat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Irma, saat dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (17/10/2026).

Irma menegaskan, pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran lahan harus dimintai pertanggungjawaban.

harus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

"Ini kan korban terdampak karhutla sudah mengkhawatirkan, kesehatan mereka siapa yang jamin?" ujarnya.

Irma turut menyoroti persoalan kepesertaan bantuan iuran BPJS Kesehatan yang disebutnya banyak dinonaktifkan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kondisi tersebut, menurut dia, perlu menjadi perhatian serius ketika masyarakat menghadapi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla.

Ia mempertanyakan bagaimana nasib masyarakat terdampak apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah komprehensif, terutama bagi warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), diare, hingga gangguan kesehatan mata.