Apa Itu Ombudsman, Sejarah Pembentukan, dan Tugasnya

Salah satu lembaga negara yang sering didengar oleh rakyat Indonesia adalah Ombudsman. Meski sering didengar, tak jarang orang mempertanyakan apa itu Ombudsman dan tugasnya?

Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki peran penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Sederhananya, Ombudsman hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik, adil, dan sesuai dengan aturan.

Masyarakat juga dapat melapor kepada Ombudsman apabila mengalami dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik.

Maladministrasi adalah tindakan atau perilaku dalam pelayanan publik yang tidak sesuai dengan aturan, seperti penundaan pelayanan, tidak memberikan pelayanan, penyalahgunaan wewenang, atau tindakan lain yang merugikan masyarakat.

Sejarah Ombudsman di dunia Apa itu Ombudsman dan tugasnya? Berdasarkan situs Ombudsman Republik Indonesia, untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk memahami sejarahnya terlebih dahulu.

Institusi dengan nama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia pada 1809. Saat itu, Ombudsman dibentuk untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan aparatur negara yang melanggar aturan dalam memberikan pelayanan publik.

Pembentukan Ombudsman di Swedia berkaitan dengan kondisi kekuasaan kerajaan yang sangat kuat. Masyarakat kemudian menginginkan perubahan dengan mendorong pemerintahan yang lebih terbuka dan melibatkan masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Meski istilah Ombudsman baru muncul di Swedia, konsep pengawasan terhadap aparatur negara sebenarnya sudah dikenal sejak masa sebelumnya.

Dalam sejarah, terdapat lembaga atau peran serupa, antara lain Tribunal Plebis pada masa Kekaisaran Romawi, lembaga pengawasan pada masa Dinasti Tsin, serta Muhtasib pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang berperan menerima keluhan dan membantu menyelesaikan perselisihan antara masyarakat dan pejabat.

Sejarah Ombudsman di Indonesia Di Indonesia, pembentukan Ombudsman tidak terlepas dari semangat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada 10 Maret 2000, pemerintah membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Kemudian, kedudukan Ombudsman diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sejak itu, Komisi Ombudsman Nasional berubah nama menjadi Ombudsman Republik Indonesia atau Ombudsman RI.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan haknya.

Apa itu Ombudsman?

Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.