Aturan RI Mendunia, Ramai-Ramai Negara Ikut Menerapkan

Aturan RI Mendunia, Ramai-Ramai Negara Ikut Menerapkan Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari bahaya media sosial. Tak terduga, aturan ini ternyata menjadi acuan dunia.

PP Tunas tidak hanya mengubah aturan di dalam negeri, tetapi kini diikuti oleh puluhan negara dari Asia hingga Eropa. Bahkan Amerika Serikat pun mulai bergerak ke arah yang sama, menyadari bahwa langkah yang diambil Indonesia ternyata adalah jawaban yang tepat untuk melindungi generasi mendatang.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pernah menyampaikan bahwa saat ini kurang lebih 19 negara sedang memantau pelaksanaan aturan di Indonesia untuk kemudian menerapkan kebijakan serupa di wilayah masing-masing. Artinya, apa yang Indonesia tetapkan demi melindungi anak-anak kini bukan lagi sekadar aturan dalam negeri.

Aturan ini telah menjadi tolok ukur dunia, membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi pelopor dalam melindungi anak-anak di ruang digital yang tanpa batas negara. Kepatuhan platform digital terhadap aturan ini pun berdampak tidak hanya kepada anak-anak di Indonesia, tetapi juga kepada jutaan anak-anak di belahan dunia lain.

Bukti nyata perubahan besar di Amerika Serikat baru saja terlihat pada akhir Agustus 2026. Raksasa teknologi Meta, pemilik Facebook dan Instagram, akhirnya menyerah dan menyepakati denda senilai US$16,7 miliar untuk menyelesaikan gugatan hukum dari 29 negara bagian di Amerika Serikat.

Meta dituduh dengan sengaja merancang fitur-fitur yang membuat anak-anak kecanduan, lalu menutupi dampak buruknya terhadap kesehatan mental remaja termasuk risiko depresi, gangguan citra tubuh, hingga keinginan bunuh diri.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Meta wajib melakukan perubahan besar yang persis sejalan dengan arah kebijakan Indonesia. Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi antara lain:

1. Batas pemakaian harian untuk remaja 2. Pemblokiran akses pada jam malam agar anak tidak membuka aplikasi larut malam 3. Verifikasi usia yang lebih ketat untuk mencegah anak di bawah umur mengaksesnya 4. Alat pengawasan bagi orang tua untuk memantau dan membatasi pemakaian anak Kesepakatan itu juga menyebutkan bahwa Meta baru akan membayar sebagian dendanya jika platform lain seperti YouTube dan TikTok ikut menerapkan pembatasan yang sama. Ini menunjukkan bahwa standar yang diperjuangkan Indonesia kini mulai diakui sebagai standar yang seharusnya berlaku secara global.

Apa yang terjadi di Amerika Serikat memberikan tambahan konfirmasi soal arah kebijakan Indonesia. Selama ini pemerintah Indonesia terus mendesak platform besar seperti YouTube dan TikTok untuk mematuhi aturan perlindungan anak, dan kini pengadilan di Amerika Serikat pun menetapkan hal yang sama.

Artinya, apa yang diperjuangkan Indonesia ternyata juga diperjuangkan oleh pengadilan di negara paling maju sekalipun.

Perbedaannya, pemerintah AS sampai saat ini belum juga mengambil langkah tegas untuk membendung pengaruh negatif platform media sosial. Wakil rakyat tak kunjung berhasil menerbitkan UU untuk membatasi usia pengguna medsos sehingga akhirnya isu dibawa ke pengadilan.

Daftar Negara yang Ikut Indonesia Berikut adalah negara-negara yang telah mengumumkan atau sedang menyiapkan aturan perlindungan anak di media sosial dengan pendekatan serupa yang diterapkan Indonesia:

Australia - Telah lebih dulu menerapkan aturan batas usia dan perlindungan anak di platform media sosial, menjadi salah satu negara pertama yang melangkah searah dengan Indonesia.

Singapura - Sedang menyusun regulasi serupa dengan pendekatan bertahap, masih memantau hasil pelaksanaan di Indonesia sebelum menetapkan aturan tetap.