Bursa Calon Panglima TNI Setelah Maruli dan Tandyo Bertukar Posisi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto merombak susunan pimpinan TNI Angkatan Darat (AD) dengan menunjuk Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menggantikan Jenderal Maruli Simanjuntak. Sementara itu, Maruli bergeser ke posisi Wakil Panglima TNI yang sebelumnya dijabat Tandyo.

Keduanya dilantik pada 15 Oktober 2026. Pertukaran posisi ini menjadi sorotan di tengah isu pergantian Panglima TNI yang sempat ramai diperbincangkan.

"Pertukaran jabatan Jenderal Maruli Simanjuntak menjadi Wakil Panglima TNI dan Letjen Tandyo Budi Revita sebagai KSAD dapat dibaca sebagai indikasi bahwa Tandyo berpeluang menjadi Panglima TNI karena diduga lebih mendapat kepercayaan Presiden Prabowo," kata Pengamat militer Beni Sukadis kepada Liputan6.com, Jumat (16/10/2026).

"Posisi KSAD justru membuka peluang strategis bagi Tandyo untuk memperkuat pengalaman memimpin matra darat TNI sekaligus membangun koordinasi dengan pimpinan matra lainnya. Jabatan tersebut juga memberinya ruang untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan sebelum kemungkinan dipertimbangkan sebagai Panglima TNI," sambungnya.

Meski demiian, Beni menuturkan, perubahan jabatan itu tidak serta-merta menutup peluang Maruli, tetapi juga tidak otomatis menjadikannya kandidat utama.

"Sementara itu, meskipun Maruli lebih muda dan memiliki masa pengabdian lebih panjang, penempatannya sebagai Wakil Panglima TNI tidak otomatis menjadikannya kandidat utama," katanya.

Beni menjelaskan, penentuan Panglima TNI tidak hanya bergantung pada senioritas atau panjangnya masa pengabdian seorang perwira. Ada sejumlah pertimbangan lain yang dapat memengaruhi keputusan Presiden, termasuk kepercayaan dan kesesuaian visi kepemimpinan.

"Dalam konteks pergantian kepemimpinan TNI, faktor kepercayaan Presiden, kecocokan visi, dan pertimbangan politik dapat berpengaruh di samping senioritas serta pengalaman," jelasnya.

Sementara itu, pengamat militer sekaligus salah satu pendiri Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, melihat pergantian tersebut dalam konteks penataan kepemimpinan dan transformasi TNI yang berlangsung sejak 2025.

“Jadi, ada dimensi penataan kepemimpinan dan distribusi tanggung jawab strategis yang lebih luas,” kata Khairul kepada Liputan6.com, Jumat (16/10/2026).

Perbedaan kedua jabatan tersebut membuat pertukaran posisi keduanya tak bisa dibaca hanya sebagai perpindahan kursi. Namun, konsekuensi karier dari perubahan itu tetap perlu dibedakan dari keputusan politik yang belum diumumkan.

Peluang Maruli dan Tandyo dapat ditelusuri melalui Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa jabatan Panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari setiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Ketentuan itu membuat riwayat jabatan menjadi penting. Maruli telah memenuhi kriteria tersebut ketika menjabat KSAD. Tandyo juga memenuhinya setelah dilantik.