Di Forum Parlemen Dunia, Puan Serukan Demokrasi yang Berdayakan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyerukan demokrasi yang tidak sekadar memberikan hak pilih kepada rakyat, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat dan memperluas kesempatan bagi semua.

Hal itu disampaikan Puan saat menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha International Conference Centre, Tanzania, Kamis (8/10/2026).

Dalam forum yang dihadiri para ketua parlemen dunia tersebut, Puan berbicara mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang adil serta tatanan global yang lebih demokratis.

Sidang Umum IPU ke-153 mengangkat tema "Meningkatkan Tata Kelola yang Baik dan Memberdayakan Masyarakat melalui Inklusivitas, Kepercayaan, dan Peluang bagi Semua".

Dalam agenda general debate, Puan mengatakan parlemen memiliki empat tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil. Keempatnya mencakup fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan perwakilan.

“Pertama, legislasi harus menetapkan aturan yang adil dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang tidak terkendali, baik politik maupun ekonomi. Kedua, kebijakan anggaran harus memastikan bahwa dana publik berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat,” kata Puan.

Menurut dia, fungsi pengawasan parlemen harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja dalam koridor hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara fungsi perwakilan harus memastikan suara rakyat didengar sebelum sebuah keputusan dibuat.

“Tugas parlemen bukan hanya menghasilkan kebijakan yang tampak bagus di atas kertas, tetapi untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dalam kehidupan rakyat,” ujarnya.

Demokrasi Harus Berdayakan Rakyat Puan mengatakan dinamika global saat ini menunjukkan adanya ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, serta kepentingan geoekonomi dan geopolitik. Karena itu, dia menilai kerja sama internasional tetap penting, dengan tetap menghormati hak setiap negara menentukan arah pembangunannya.

Menurut Puan, kedaulatan nasional dan solidaritas internasional bukan dua hal yang bertentangan. Negara-negara yang berdaulat dan setara justru menjadi dasar bagi terbentuknya kerja sama internasional yang adil.

“Dengan demikian, demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara. Demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau negara berkembang,” papar Puan.

Dia menilai keputusan global terkait perdagangan, keuangan, teknologi, perubahan iklim, kesehatan, hingga keamanan tidak semestinya hanya mencerminkan kepentingan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.

“Keputusan tersebut harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Di sinilah parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama,” jelasnya.

Puan menekankan, globalisasi harus tetap berjalan seiring dengan prinsip demokrasi, etika, keadilan, dan akuntabilitas.