Dikepung Asap Karhutla, Mahasiswa Tagih Janji Menhut dan Pemerintah Pusat Berkantor di Kalimantan

Kebakaran Hutan dan Lahan Dikepung Asap Karhutla, Mahasiswa Tagih Janji Menhut dan Pemerintah Pusat Berkantor di Kalimantan BEM UPR Desak Pemerintah Pusat Berkantor di Kalteng, DPR Minta Status Darurat Karhutla Segera Diputuskan Ringkasan Berita:

- BEM UPR mendesak pemerintah, terutama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, berkantor di Palangka Raya untuk mempercepat penanganan karhutla.

- Sonny T Danaparamita meminta pemerintah menentukan tingkat kedaruratan berdasarkan dampak dan indikator yang berlaku, serta menjelaskan keputusannya secara terbuka.

- Data yang dikutip Sonny mencatat 202.004 hektare lahan terbakar pada Januari–Juli 2026 dan 174.694 kasus ISPA di tujuh provinsi terdampak pada 18 Agustus–21 September 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) mendesak pemerintah pusat berkantor di Kalimantan Tengah (Kalteng) agar merasakan langsung dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah memicu kabut asap selama lebih dari tiga bulan.

Presiden Mahasiswa BEM UPR Jales Veva Jaya Mahe mengatakan, kehadiran pemerintah pusat di Kalteng diharapkan dapat mempercepat penanganan karhutla yang semakin mengancam permukiman dan kesehatan masyarakat.

"Mahasiswa ingin pemerintah pusat turut merasakan dampak kabut asap pekat Karhutla yang dihirup warga lebih dari 3 bulan terakhir. Dengan berkantor di Kalimantan, mahasiswa juga berharap pemerintah pusat ikut berjibaku memadamkan karhutla yang semakin mengancam permukiman warga," kata Jales mengutip tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (13/10/2026).

Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya dirasakan melalui penurunan kualitas udara, tetapi juga memengaruhi kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Karena itu, ia menilai pemerintah pusat perlu menunjukkan respons yang lebih cepat terhadap kondisi warga.

"Mahasiswa mengungkap kesehatan dan pendapatan warga terus menurun hingga pemerintah pusat perlu lebih cepat tanggap. Berarti kami di sini kurang merasakan dampak dari pemerintah pusat hadir di sini," ujarnya.

Jales mengakui pemerintah provinsi telah turun langsung membantu masyarakat, sementara mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turut berupaya menangani dampak kebakaran.

Namun, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi karhutla yang terus meluas.

"Pemerintah provinsi turut hadir sampai dengan ke akar rumput dan kami pun mahasiswa seluruh elemen pun saling bahu-membahu. Namun itu masih belum cukup untuk penanganan Karhutla dan juga titik fokus daripada pemerintah pusat ini terutama Menhut Raja Juli. Kami juga menagih yang di mana janji dia ketika ke Palangkaraya ingin berkantor," kata Jales.

Ia berharap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni merealisasikan rencana berkantor di Palangka Raya agar dapat melihat langsung kondisi yang dihadapi masyarakat.