DPRD DKI Minta Transjakarta Laut Tak Jadi Sekadar 'Etalase' Kepulauan

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar Ramly H.I. Muhamad merespon rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan layanan Transjakarta laut menuju Kepulauan Seribu.

Ramly mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas akses transportasi publik ke wilayah Kepulauan Seribu.

Namun, ia mengingatkan agar layanan yang dikembangkan nantinya benar-benar menjawab kebutuhan mobilitas warga, bukan sekadar menjadi fasilitas tambahan.

"Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase," kata Ramly dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Menurut Ramly, masyarakat Kepulauan Seribu lebih membutuhkan layanan transportasi yang cepat dan dapat diandalkan. Ia mencontohkan jadwal keberangkatan yang rutin sehingga warga tidak harus menunggu terlalu lama.

Kata dia, frekuensi keberangkatan setiap 15 menit sekali dapat menjadi salah satu opsi untuk memastikan layanan transportasi laut tersebut benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Di sisi lain, ia meminta Pemprov DKI untuk tidak terlalu berfokus pada pengembangan transportasi menuju Kepulauan Seribu. Ia meminta pemenuhan layanan transportasi publik gratis bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan tetap harus diperhatikan.

"Mohon apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional," ucap dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana untuk memperluas bisnis PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) ke sektor transportasi laut hingga udara.

Rencana itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Transportasi Jakarta.

"Ruang lingkup usaha PT Transportasi Jakarta juga diperluas untuk mendukung layanan transportasi yang lebih terintegrasi, mencakup layanan angkutan perairan dan udara, penyediaan dan pengelolaan sarana serta prasarana transportasi, hingga pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem pendukung layanan angkutan," kata Pramono dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (1/10) siang dikutip dari Antara.

Pemprov DKI saat ini masih mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan layanan tersebut, termasuk landasan regulasi dan model bisnis yang dinilai harus efisien serta berorientasi pada pelanggan.

Pengembangan Transjakarta Laut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus memudahkan akses warga terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Kehadiran layanan tersebut juga dinilai berpotensi mendorong perekonomian melalui kelancaran arus barang, jasa, dan wisatawan.

Dalam proses pengkajian, Pemprov DKI turut mematangkan skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, hingga penyesuaian tarif agar tetap terjangkau.