Dua Tahun Prabowo-Gibran, Ekspor Indonesia Tembus US$ 282,91 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Produk unggulan dari desa semakin berpeluang menembus pasar internasional. Melalui program fasilitasi ekspor dan perluasan perjanjian dagang, pemerintah berupaya memperkuat kinerja perdagangan Indonesia sekaligus membuka kesempatan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau pembeli global.

Upaya tersebut menjadi salah satu fokus sektor perdagangan dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di dalam negeri.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kinerja perdagangan Indonesia masih menunjukkan perkembangan positif.

"Dari sektor perdagangan, meskipun tantangan global cukup besar, kinerjanya terus tumbuh positif," ujar Budi dikutip dari Antara, Sabtu (17/10/2026).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai US$ 282,91 miliar, meningkat 6,15 persen dibandingkan 2024 yang sebesar US$ 266,51 miliar.

Pertumbuhan berlanjut pada Januari-Agustus 2026. Nilai ekspor tercatat mencapai US$ 193,64 miliar, naik 4,74 persen. Pada periode yang sama, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$ 7,25 miliar.

Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan tersebut melalui perluasan pasar ekspor, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan daya saing pelaku usaha dalam negeri.

Perjanjian Dagang Buka Akses Pasar Perluasan pasar menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan ekspor Indonesia. Perjanjian perdagangan dengan negara mitra diharapkan dapat membuka akses pasar, mengurangi hambatan tarif, dan meningkatkan peluang produk nasional bersaing di luar negeri.

Saat ini, Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang, sedangkan 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap negosiasi.

Pemerintah juga berupaya menyelesaikan perundingan dengan Gulf Cooperation Council (GCC) di kawasan Timur Tengah serta menjajaki kerja sama dengan blok perdagangan Mercosur di Amerika Selatan.

Menurut Budi Santoso, pembukaan pasar tidak harus selalu menunggu kesepakatan regional yang prosesnya panjang. Penjajakan bilateral dapat menjadi langkah awal untuk memperluas hubungan perdagangan.

Ia mencontohkan kerja sama Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai salah satu upaya memperkuat penetrasi produk nasional di kawasan Timur Tengah.

"PR ke depan sebenarnya adalah bagaimana kita memperbanyak perjanjian dagang dan membuka akses pasar, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri," tegasnya.

Selain membuka pasar baru, pemerintah perlu memastikan produk Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dan standar negara tujuan. Dengan demikian, perjanjian dagang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penjualan, bukan sekadar menambah daftar kesepakatan.