Gus Ipul Ajak Ribuan RT/RW di Makassar Jadi Agen Perlinsos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengajak ribuan ketua RT/RW di Kota Makassar menjadi Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Nantinya mereka membantu warga melakukan registrasi ulang dan memperbarui data perlindungan sosial.

Gus Ipul mengatakan keterlibatan RT/RW diperlukan karena belum semua masyarakat terbiasa menggunakan layanan digital. Sebagian warga juga tidak memiliki telepon pintar, tidak mengetahui cara menggunakannya, atau membutuhkan pendampingan untuk mengakses layanan perlindungan sosial.

"Kalau kita lihat uji cobanya di Banyuwangi, 10 persen masyarakat yang mengajukan secara mandiri, sisanya 90 persen dibantu oleh agen-agen Perlinsos," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026).

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul dalam acara Data Akurat, Sasaran Tepat: Penguatan Penjangkauan Sekolah Rakyat dan Perlindungan Sosial di GOR Sudiang, Kota Makassar, Minggu (4/10).

Menurut Gus Ipul, Agen Perlinsos dapat berasal dari siapa saja yang bersedia menjadi relawan untuk membantu warga. Agen dapat mendaftarkan diri menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), kemudian mendampingi masyarakat terdekat, terutama keluarga dan tetangga.

"Agen Perlinsos itu siapapun boleh, kalau mau dan bersedia menjadi relawan untuk membantu orang lain. Diutamakan (membantu) yang paling dekat, saudara atau tetangga," jelasnya.

Ia menjelaskan Agen Perlinsos bertugas membantu warga melakukan registrasi ulang sebagai penerima bantuan sosial (bansos) maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan perlindungan sosial. Adapun pendampingan terutama diberikan kepada warga yang belum terjangkau atau mengalami kesulitan mengakses layanan digital.

Gus Ipul menegaskan Agen Perlinsos tidak menentukan seseorang berhak menerima bansos dan bersifat sukarela. Agen membantu proses pengajuan dan pemutakhiran data, sedangkan penentuan kelayakan dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan data dukcapil, DTSEN, ATR/BPN, PLN, Kepolisian hingga Kementerian Hukum.

"Datanya dimasukkan, nanti sistem yang akan menjawab apakah seseorang itu berhak menerima bansos atau tidak, karena datanya sudah terhubung dengan semua data-data milik pemerintah," jelas Gus Ipul.

Ia menegaskan Perlinsos Digital diterapkan untuk memperkuat akurasi data dan ketepatan sasaran bansos. Sistem tersebut telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan dikembangkan di 42 kabupaten/kota, termasuk Makassar.

"Kalau semuanya lancar maka 2027, akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang menjadi bagian dari digitalisasi bansos, jadi data yang mutakhir," papar Gus Ipul.

Pada registrasi ulang, penerima bansos akan melalui verifikasi biometrik atau face recognition untuk memastikan identitas penerima sesuai dengan orang yang sebenarnya. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan maupun menyanggah data sebagai bagian dari pemutakhiran data perlindungan sosial.

Untuk Sulawesi Selatan, Gus Ipul menyebut sekitar 5,7 persen masyarakat telah masuk dalam sistem Perlinsos Digital. Karena itu, ia mendorong percepatan perluasan cakupan di daerah tersebut.

"kita punya target akhir tahun sudah lebih 50 persen. Itu perlu gotong royong, jadi ini yang perlu kita perkuat," katanya.