Hakim Pengadilan Tinggi Medan Tolak Bebaskan 2 Terdakwa Korupsi DJKA, Ubah Aturan Uang Pengganti

OTT KPK di Balai Teknik Perkeretaapian Hakim Pengadilan Tinggi Medan Tolak Bebaskan 2 Terdakwa Korupsi DJKA, Ubah Aturan Uang Pengganti PT Medan menolak permohonan penasihat hukum untuk membebaskan dua terdakwa kasus korupsi proyek jalur kereta api pada DJKA Kemenhub.

- PT Medan menolak permohonan pembebasan terdakwa dan menguatkan hukuman terhadap Mukhlis Anggani Capah selama 5 tahun penjara serta Edi Kurniawan Winarto selama 4 tahun penjara.

- Kedua terdakwa terbukti terlibat korupsi proyek jalur kereta api Medan–Binjai, berupa penerimaan gratifikasi dan pengaturan pemenang lelang proyek DJKA Kemenhub.

- PT Medan mengubah besaran uang pengganti, yaitu Rp4,4 miliar untuk Mukhlis dan Rp14,7 miliar untuk Edi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Medan menolak permohonan penasihat hukum untuk membebaskan dua terdakwa kasus korupsi proyek jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

PT tetap menghukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Medan, Mukhlis Anggani Capah, dan Komisaris PT Tri Tirta Permata, Edi Kurniawan Winarto, atas tindak pidana suap serta pengaturan pemenang lelang.

Pengadilan Negeri (PN) Medan tertanggal 25 Juni 2026 sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan publik.

"Menimbang bahwa menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan, pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah tepat dan benar, dan telah memenuhi rasa keadilan. Dengan demikian, permohonan penasihat hukum terdakwa untuk membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan," ucap hakim saat membacakan pertimbangan hukum.

Majelis hakim memerintahkan kedua terdakwa tetap mendekam di dalam tahanan.

Pengadilan menghukum Mukhlis Anggani Capah menjalani 5 tahun penjara dan membayar denda Rp250 juta.

Sementara itu, hakim menghukum Edi Kurniawan Winarto menjalani 4 tahun penjara dan membayar denda Rp250 juta.

Keduanya terbukti secara bersama-sama menerima gratifikasi dan mengatur pemenang lelang proyek jalur kereta api Medan–Binjai paket satu hingga enam.

PT Ubah Besaran Uang Pengganti Meski menolak membebaskan para terdakwa, Pengadilan Tinggi Medan mengubah sebagian isi putusan tingkat pertama.

Hakim mengabulkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasihat hukum dengan berfokus mengubah pidana tambahan berupa uang pengganti.