Karhutla Sumsel, Walhi Temukan 22.690 Hotspot di Wilayah Izin 81 Perusahaan

Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Sumsel, Walhi Temukan 22.690 Hotspot di Wilayah Izin 81 Perusahaan WALHI mencatat 22.690 hotspot berada di wilayah izin perusahaan di Sumsel. Pemerintah didesak memverifikasi dan mengaudit konsesi Ringkasan Berita:

- WALHI Sumsel mencatat 22.690 hotspot berada dalam wilayah izin perusahaan pada 1 September-2 Oktober 2026, berdasarkan analisis data SIPONGI - Sebanyak 10.411 titik berada di 18 konsesi PBPH/HTI dan 12.279 titik di 63 konsesi perkebunan - WALHI meminta pemerintah memverifikasi hotspot, mengaudit konsesi, membuka hasil pemeriksaan, dan menindak pelanggaran Laporan Wartawan Tribun Sumsel Arief Basuki Rohekan TRIBUNNEWS.COM, PALEMBANG - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat 22.690 titik panas atau hotspot berada di dalam wilayah izin perusahaan sepanjang 1 September hingga 2 Oktober 2026.

Temuan tersebut diperoleh melalui analisis spasial menggunakan data Sistem Monitoring Hutan dan Lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan.

Sebanyak 10.411 hotspot berada di 18 konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)/Hutan Tanaman Industri (HTI), sedangkan 12.279 hotspot tersebar di 63 konsesi perkebunan.

Kepala Divisi Advokasi WALHI Sumsel Galang Suganda menegaskan, hotspot merupakan indikator anomali panas dan belum dapat menjadi bukti bahwa perusahaan melakukan pembakaran.

Namun, konsentrasi hotspot di wilayah konsesi dinilai sebagai risiko yang harus segera diverifikasi pemerintah.

ifikasi dan diawasi pemerintah," ujar Galang dikutip dari Tribun Sumsel, Kamis (8/10/2026).

Persoalan karhutla tidak berhenti di wilayah konsesi. Asap turut berdampak terhadap masyarakat.

Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat 17.434 kasus ISPA sepanjang September 2026 di tengah kondisi kabut asap.

WALHI menilai dampak tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan memiliki konsekuensi ekologis dan kesehatan yang ditanggung masyarakat.

Sumsel sendiri memiliki sekitar 8,6 juta hektare daratan.

Sekitar 1,4 juta hektare dikuasai HTI, 1,2 juta hektare perkebunan sawit, dan lebih dari 700 ribu hektare pertambangan.

Besarnya penguasaan ruang tersebut membuat pengawasan terhadap konsesi menjadi salah satu kunci pencegahan karhutla.

WALHI mendesak pemerintah melakukan verifikasi lapangan dan audit terhadap konsesi yang memiliki konsentrasi hotspot, termasuk membuka data hasil pemeriksaan dan penegakan hukum kepada publik.