Kemensos uji coba Gerakan Peduli Tetangga untuk Perlinsos di Makassar

Makassar (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan uji coba terhadap Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di 42 daerah termasuk di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada peluncuran program tersebut di Makassar, Minggu, menjelaskan bahwa program nasional ini digulirkan untuk menindaklanjuti arahan strategis Presiden terkait pembenahan dan konsolidasi data penerima manfaat bantuan sosial.

“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan di seluruh Indonesia,” katanya.

Gus Ipul menjelaskan melalui Gerakan Peduli Tetangga pemerintah menghadirkan digitalisasi bansos yang mengintegrasikan berbagai basis data nasional, seperti Dukcapil, P3KE, DTKS, data Kemenkes, hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sistem digitalisasi Perlinsos berbasis agen ini juga memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran ulang maupun mengusulkan diri sendiri dan orang lain secara mandiri sebagai agen. Ia mencontohkan gerakan agen dimulai dari tetangga terdekat.

n hingga Desember 2026 Kemensos membidik setidaknya 50 persen masyarakat Indonesia sudah terdaftar dalam sistem baru tersebut. Secara nasional penyaluran bansos berbasis data terintegrasi ini ditargetkan mulai berlaku penuh pada 2027.

“Kalau semuanya lancar pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” ungkapnya.

Ia pun mengapresiasi kontribusi Kota Makassar yang dinilai menjadi pendorong utama dari 6 persen capaian pendaftaran di wilayah Sulawesi Selatan saat ini.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kemensos memilih Kota Makassar sebagai salah satu lokasi proyek percontohan program nasional tersebut bersama sejumlah daerah lain di Indonesia.

Ia menyebut kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemerintah Kota Makassar demi membenahi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.