Komdigi Ingatkan Bahaya Algoritma Terhadap Anak, Penggunaan Gawai Harus Diawasi

Komdigi Ingatkan Bahaya Algoritma Terhadap Anak, Penggunaan Gawai Harus Diawasi Sekitar 80 persen anak Indonesia diperkirakan gunakan perangkat digital, sementara 5,8 persen bayi di bawah satu tahun disebut telah terpapar gawai.

- Komdigi menyoroti penggunaan gawai anak yang diperkirakan hampir enam jam sehari serta risiko algoritma yang menyajikan konten serupa secara berulang.

- Sekitar 80 persen anak Indonesia diperkirakan menggunakan perangkat digital, sementara 5,8 persen bayi di bawah satu tahun disebut telah terpapar gawai.

- PP TUNAS mewajibkan platform digital menerapkan pelindungan anak, termasuk verifikasi usia, pembatasan konten, pengaturan privasi, dan pembatasan pemrofilan anak.

TRIBUNNEWS.COM, BANTEN - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti tingginya penggunaan gawai di kalangan anak yang diperkirakan mencapai hampir enam jam dalam sehari.

Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena anak tidak hanya menghadapi risiko paparan konten berbahaya, tetapi juga sistem algoritma digital yang dapat terus menyajikan konten berdasarkan preferensi dan riwayat aktivitas pengguna.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi, Marroli Jeni Indarto mengatakan, ruang digital kini telah menjadi bagian dominan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak.

tertentu, termasuk konten negatif yang belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya.

“Kalau kita lihat media sosial suram, sebenarnya itu tidak selalu mencerminkan refleksi dari kenyataan,” kata Marroli dalam keterangannya saat Workshop Enam Bulan Pelaksanaan PP TUNAS: Refleksi dan Tantangan Implementasi, Sabtu (17/10/2026).

Marroli menilai persoalan tersebut semakin penting diperhatikan ketika anak aktif menggunakan internet tetapi belum memiliki kemampuan memadai untuk memahami risiko maupun menyaring informasi yang diterima.

Terlebih, pelindungan anak di ruang digital juga berkaitan dengan kondisi kesehatan mental.

Marroli mengutip data Kementerian Kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis yang menunjukkan adanya indikasi gangguan kesehatan jiwa pada sebagian anak yang menjalani pemeriksaan.

“Di tengah kondisi tersebut kita juga harus memastikan bahwa lingkungan digital itu seharusnya tidak menambah risiko bagi tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.