Kopdes Merah Putih Mulai Salurkan BLT

JAKARTA - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai menyalurkan BLT. Kopdes Merah Putih kini difungsikan sebagai titik pelayanan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Dengan penyaluran bansos ini, penerima manfaat dapat mengambil bantuan di gerai Kopdes Merah Putih yang telah beroperasi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan uji coba penyaluran bantuan sosial melalui KDKMP telah berjalan dengan baik, mulai dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bantuan alat mesin pertanian.

“Uji coba penyaluran bantuan sosial telah sukses dilakukan. Begitu juga di empat titik yang hari ini saya pantau langsung sudah berjalan dan lengkap. Penerima manfaat kini dapat mengambil haknya langsung di KDKMP yang telah beroperasi, tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor cabang bank,” kata Ferry saat meninjau kesiapan operasional koperasi di sejumlah titik di Jawa Timur seperti dikutip dari keterangan resminya, Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Peninjauan dilakukan di KDKMP Sambiroto dan Garu di wilayah Baron, KDKMP Nglawak di Kertosono, serta KDKMP Tambakrejo di Waru. Menurut Ferry, koperasi yang ditinjau juga telah dilengkapi kebutuhan operasional, termasuk manajemen pengelola, sarana transportasi pendukung, serta keterhubungan dengan pusat.

Ferry menyebut sejumlah kebutuhan pokok bersubsidi juga telah disalurkan ke gerai, mulai dari minyak goreng MinyaKita, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), LPG 3 kilogram (kg) hingga pupuk.

Melalui tinjauan langsung operasional KDKMP di Jatim, Menkop berharap operasional tersebut terus berjalan lancar. Ia juga berharap KDKMP dapat terus hadir sebagai program prioritas yang mengubah masyarakat dari sekadar penerima manfaat menjadi pelaku usaha yang mandiri di daerahnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peninjauan operasional KDKMP berlangsung masif pekan ini melibatkan pimpinan daerah dan instansi terkait di seluruh wilayah.

Zulkifli menambahkan peninjauan operasional KDKMP juga melibatkan menteri, pangdam, kapolda, gubernur, hingga wali kota yang turun langsung ke lapangan.

Dia mengakui pelaksanaan program tersebut masih menghadapi sejumlah kekurangan karena melibatkan banyak kementerian, pemerintah daerah, dan badan usaha milik negara (BUMN).