Korupsi BNPB, Dana Darurat Bencana Diduga Buat Beli Saham Rp 30 Miliar

Korupsi BNPB, Dana Darurat Bencana Diduga Buat Beli Saham Rp 30 Miliar Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk membeli saham PT Medela Potentia Tbk (MDLA) senilai Rp30,98 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, kasus tindak pidana korupsi ini melibatkan Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli BNPB sekaligus adik dari eks Kepala BNPB Surhayanto.

"Dalam penggunaan DSB tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan indikasi suap. Sehingga atas penggunaan DSB berbasis RKK yang dimaksud justru diduga menguntungkan sejumlah pihak baik di BNPB atau pihak swasta," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (17/10/2026).

Achmad Taufik mengungkapkan, pembelian saham MDLA dilakukan melalui PT AVE dengan kepemilikan mencapai 150,4 juta lembar atau setara dengan 1,07%.

"Ini kita ketahui dari Bursa (Bursa Efek Indonesia) itu bisa dilihat secara real time, dengan nilai saham per tanggal 13 Oktober 2026 sebesar Rp206 per lembar saham atau setara Rp30,98 miliar," ungkapnya.

Achmad Taufik menjelaskan bahwa ada 2 klaster dalam konstruksi perkara. Pertama, terkait konflik kepentingan. Dalam hal ini, BNPB bermitra dengan sejumlah penyedia kebutuhan pengadaan melalui metode penunjukan langsung pada periode 2024 - 2026. Perusahaan penyedia itu diduga terafiliasi dengan Bima Setiawan (BMS).

Total nilai pengadaan mencapai Rp148 miliar, dengen rincian Rp45,76 miliar di tahun 2024, Rp52,27 miliar di tahun 2025, dan Rp50 miliar di tahun 2026.

"Dari sejumlah penyedia tersebut diduga terafiliasi BMS," kata Achmad Taufik.

Achmad Taufik menjelaskan dana yang mengalir ke perusahaan yang terafiliasi itu digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian saham perusahaan PT Medela Potentia Tbk (MDLA).

Tidak hanya itu, KPK juga mengklasifikasi kasus pada klaster kedua, yaitu suap. Menurut Achmad Taufik, oknum di lingkungan BNPB juga diduga menerima suap atas pengadaan yang menggunakan DSP.

"Dalam proses pengadaan tahun 2026 saudara RIC selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB diduga meminta fee kepada penyedia pihak vendor mendapat paket pengadaan yang dimaksud," tuturnya.

"Jadi ada mensrea di sini kesepakatan-kesepakatan di awal ketika ada paket pengadaan yang akan dilakukan penunjukan langsung," tambahnya.

RIC dalam hal ini disebut menerima uang dari Saudara GER selaku Direktur PT TLS (Trans Lintas Selaras) senilai Rp2,38 miliar. PT TLS dalam hal ini pihak swasta selaku vendor penyedia barang.

KPK juga menyebut pada periode sama Saudara GER memberikan uang kepada Saudara GPS selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sebesar Rp140 juta.