KPK Ungkap 5 Klaster Dugaan Korupsi Bupati Klaten, dari Suap hingga Setoran

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap lima klaster dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, termasuk Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memaparkan, lima klaster tersebut meliputi dugaan pemberian uang terkait pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerimaan fee pengadaan barang dan jasa, penerimaan uang dari sektor pertambangan, setoran rutin dari badan layanan umum daerah (BLUD), badan usaha milik daerah (BUMD), dan organisasi perangkat daerah (OPD), serta penerimaan potongan upah pungut.

1. Klaster Dugaan Suap Audit BPK Klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemberian uang untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025 oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah.

Taufik menjelaskan, pada April 2026, BPK Perwakilan Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemkab Klaten. Dalam pemeriksaan itu, ditemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp 5 miliar.

Temuan tersebut terdiri atas kelebihan pembayaran honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp 4,16 miliar serta kelebihan honorarium pelaksana kegiatan sebesar Rp 1,02 miliar.

Atas temuan tersebut, HWI selaku Bupati Klaten periode 2025–2030 dan Agus Suprapto (AGS) selaku Inspektur Daerah Pemkab Klaten bertemu dengan Iwan Hery Setiawan (IHS), Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 pada BPK Perwakilan Jawa Tengah, serta Ahmad Luthfi H. Rahmatullah (ALU), Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, di Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana penghapusan dua temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.

"Menindaklanjuti pertemuan tersebut, dilakukan pertemuan lanjutan di Semarang pada Mei 2026 antara HWI dengan ALU, dalam rangka negosiasi agar temuan pemeriksaan tersebut dihapus dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)," tutur Taufik, di Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Menurut Taufik, ALU meminta uang sebesar Rp 600 juta kepada HWI. Namun, HWI tidak menyanggupi permintaan tersebut dan melakukan negosiasi hingga keduanya mencapai kesepakatan sebesar Rp 400 juta.

Setelah pertemuan itu, HWI bertemu dengan Jaka Purwanto (JP) selaku Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten, Rizqan Iryawan (RZI) selaku Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Muh Himawan Purnomo (MHP) selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Klaten.

Dalam rangkaian komunikasi berikutnya, ALU menyampaikan kode "AMIDIS" kepada HWI melalui perantara IHS dan AGS. HWI kemudian meneruskan kode tersebut kepada RZI, disertai permintaan menyiapkan uang Rp 400 juta sesuai kesepakatan dengan ALU.

RZI selanjutnya menyampaikan kode "AMIDIS" kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo (MAW), pihak swasta dari PT Madani Winasasis Creative (MWC), beserta permintaan untuk menyiapkan uang tersebut.

Namun, pemberian uang itu ditunda setelah KPK melakukan penindakan di Muara Enim terkait dugaan suap pemeriksaan BPK.

Di sisi lain, pada Juni 2026, BPK menyampaikan LHP kepada Pemkab Klaten. Dalam laporan tersebut, temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium narasumber dihapus, sebagaimana kesepakatan yang disebut terjadi antara ALU dan HWI.