Mafia Tambang Masih Jadi Masalah, Pemerintah Diminta Perkuat Peran Satgas PKH

Mafia Tambang Masih Jadi Masalah, Pemerintah Diminta Perkuat Peran Satgas PKH Krisna Murti mendorong penegakan hukum mafia tambang secara transparan dan penerapan denda lingkungan yang adil bagi pemegang izin.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mafia pertambangan masih menjadi masalah yang cukup serius dan harus menjadi perhatian pemerintah dalam rangka pemberantasan.

Wakil Ketua Umum Peradi Profesional, Krisna Murti meminta agar penegakan hukum dalam pemberantasan mafia pertambangan harus dilakukan secara profesional, tegas, dan transparan.

"Kita sepakat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang akan menertibkan pertambangan agar para mafia ini tidak terus merajalela," kata Krisna dalam keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Hutan (Satgas PKH) agar penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan berjalan sesuai aturan.

"Negara membentuk Satgas PKH kan dasarnya Perpres, maka Satgas PKH harus bener bener dijalankan penegakan hukumnya dengan baik dan benar, bukan dijadikan alat bargening penegak hukum," tuturnya.

Di sisi lain, Krisna juga menyoroti soal penerapan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam penanganan kejahatan lingkungan.

Asas tersebut memungkinkan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan dibebankan tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, dalam perkara yang memenuhi ketentuan hukum terkait.

Meski begitu, ia mengingatkan penerapan asas tersebut tetap harus dilakukan secara hati-hati, khususnya dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di kawasan pertambangan.

Hal ini karena akan ada persoalan jika pertanggungjawaban hukum itu dibebankan kepada pemegang izin usaha pertambangan (IUP) baru.

Padahal dugaan pelanggaran atau kerusakan terjadi saat tambang masih dikelola pemegang izin sebelumnya.

"Misalkan tambang itu sudah ada galian dari pemilik lama, harusnya dipertanggungjawabkan oleh pemilik lama kan dapat dibuktikan dengan berbagai cara, jangan kemudian menjadi beban pemegang IUP baru yang bisa dicek mulai kapan aktivitas pertambangannya dimulai," jelasnya.

Ia menilai aparat dapat menggunakan sejumlah metode untuk menelusuri kapan aktivitas pertambangan berlangsung, termasuk melalui analisis citra satelit.

Ia mengatakan bukti tersebut dapat membantu membedakan kerusakan atau kegiatan pertambangan yang terjadi pada masa pemegang izin lama dengan aktivitas pemegang izin baru.