Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Cegah Pembakaran Lahan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah melarang pembakaran lahan dalam bentuk apa pun selama masa darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tito menegaskan, larangan tersebut berlaku bagi korporasi maupun masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, termasuk jika praktik itu dilakukan atas dasar kebijakan lokal.

“Oleh karena itulah saya mengeluarkan instruksi Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk melarang pembakaran dalam keadaan apa pun di saat darurat seperti ini. Ini harus tegas kita lakukan,” ujar Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).

Tito meminta kepala daerah bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, dan tokoh masyarakat untuk mencegah pembakaran lahan. Dia juga meminta jajaran pemerintah daerah turun langsung menyosialisasikan larangan tersebut hingga tingkat desa.

“Ini rekan-rekan kepala daerah tolong berani untuk melakukan pencegahan itu bersama-sama dengan Forkopimda. Para tentara, polisi, semua bergerak, tokoh masyarakat, larang pembakaran baru, apa pun juga alasannya di masa darurat ini. Nanti setelah darurat selesai, lain cerita kita bicarakan,” jelas Tito.

Situasi Darurat Dia menyampaikan, larangan tersebut perlu ditegakkan karena Indonesia saat ini menghadapi kondisi darurat karhutla. Menurut Tito, situasi darurat mengharuskan pemerintah mencegah munculnya titik kebakaran baru.

“Kita harus melakukan pencegahan, sudah terlanjur bencana seperti ini masa dibiarkan pembakaran baru,” ujarnya.

Tito menilai pembakaran lahan sulit dikendalikan ketika kondisi lahan mengering akibat kemarau. Karena itu, dia meminta kepala daerah tidak membiarkan praktik pembakaran dengan alasan api dapat dilokalisasi.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga telah memperkuat upaya tersebut dengan menerbitkan peraturan presiden yang mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar.

“Jadi tegas, tinggal eksekutor-eksekutor di lapangan, ya, para pimpinan yang ada di tingkat provinsi, kabupaten, kota turun ke bawah, sosialisasikan, ya, sampai ke tingkat desa. Tidak ada yang boleh melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun juga,” kata Tito.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6