Menlu Tata Ungkap Strategi RI jika Jadi Anggota DK PBB

Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir (Tata) membeberkan tujuan Indonesia jika menjadi anggota tak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Tata menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Palapa Kemlu beberapa jam usai serah terima jabatan dengan Menlu sebelumnya Sugiono, Senin (12/10). Dia menegaskan meski menteri berganti, tetapi semangat Indonesia berada di arah yang sama.

"Tongkat estafet berpindah tangan, tapi larinya tetap ke arah yang sama. Semangat yang sama mendasari pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Kawanan PBB untuk periode 2029-2030," kata Tata.

Dia lalu berujar, "Untuk mendorong Dewan Kawanan BBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis." Indonesia pernah menjadi anggota tak tetap DK PBB sebanyak empat kali. Pertama pada 1973-197, lalu 1995-1996, 2007-2008, dan terakhir 2019-2020.

Lebih lanjut, Tata mengatakan Indonesia saat ini duduk di UN Board of Auditors atau Auditor PBB untuk periode 2026 hingga 2032 guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi PBB.

Di kesempatan tersebut, Tata juga mengatakan Indonesia akan terus mendorong PBB dan lembaga multilateral lainnya agar lebih efektif, lebih representatif, dan lebih efisien.

"Saat ini kita harus akui bahwa sistem multilateral belum dapat dikatakan berpihak sepenuhnya pada negara berkembang atau Global South," ujar dia.

"Untuk itu, kita akan terus dorong langkah untuk berkuat sistem multilateral atau mendorong multilateral reform," imbuh Tata.