Menteri ATR/BPN Nusron Wahid 2 Kali Absen Pemeriksaan KPK, Boyamin Duga Pergi ke Malaysia

OTT KPK di Kementerian Agraria & BPN Menteri ATR/BPN Nusron Wahid 2 Kali Absen Pemeriksaan KPK, Boyamin Duga Pergi ke Malaysia Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Boyamin menduga pergi ke Malaysia Ringkasan Berita:

- Nusron Wahid minta penjadwalan ulang pemeriksaan kepada penyidik KPK - KPK akan menganalisis kewajaran dan kepatutan dari permintaan penundaan pemeriksaan yang diajukan Nusron Wahid - Boyamin menduga Nusron Wahid telah bepergian ke luar negeri TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sudah dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK awalnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid pada Rabu (7/10/2026). Namun, politikus Golkar tersebut tidak hadir dengan alasan menjalankan agenda dinas internal di kementeriannya.

Kemudian KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPR RI tersebut pada Kamis (15/10/2026).

Sehari menjelang pemeriksaan tepatnya Rabu (14/10/2026), Nusron Wahid mengirimkan surat kepada KPK meminta penjadwalan ulang pemeriksaan dirinya.

Alasannya, Nusron memiliki agenda lain yang bersamaan dengan pemanggilan KPK.

Menyikapi hal tersebut, Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pihaknya akan menganalisis kewajaran dan kepatutan dari permintaan penundaan pemeriksaan yang diajukan Nusron Wahid.

yang bersamaan, nah itu akan kemudian dievaluasi lagi,” kata Ahmad Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

Hasil analisi tersebut, akan menentukan langkah KPK ke depan dalam menentukan penjadwalan ulang pemeriksaan atau panggilan kedua.

“Apakah tadi sudah masuk untuk menerapkan panggilan kedua atau akan dilakukan reschedule atau jadwal ulang untuk yang bersangkutan,” ucap Taufik.

Terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sikap tidak kooperatif Nusron akan menjadi pertimbangan tim penyidik untuk menentukan tindakan hukum selanjutnya.

Termasuk kemungkinan pihak KPK melakukan upaya jemput paksa dalam rangka mendukung kelancaran pengusutan perkara dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

onstruksi utuh dari perkara ini," ujar Budi.

Budi menjelaskan bahwa penyidik sangat membutuhkan kesaksian Nusron agar proses penyidikan perkara dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN dapat berprogres secara positif.