PDIP Soroti Tata Ruang soal Karhutla, Dorong Ada Moratorium Hutan

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di Indonesia. Hasto berbicara soal perlunya moratorium kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan.

"Kembali pada kebakaran hutan, pertama kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Maka mengapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Hasto menyebut Presiden ke-5 RI yang juga Ketum PIP, Megawati Soekarnoputri, berulang kali mengatakan dampak negatif dari penanaman sawit untuk tumbuhan lain. Hasto meminta pelaku pembakaran hutan harus mendapat sanksi yang tegas.

"Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," kata Hasto.

"Suatu tanaman yang kata Bu Mega sangat sombong sekali karena dia nggak mau tanaman yang lain hidup di sekitarnya," sambungnya.

Hasto pun menawarkan penanaman pohon secara serentak sebagai jalan keluar yang sekaligus menyerap tenaga kerja. Menurutnya, perlu ada upaya reboisasi yang intensif dilakukan.

"Gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu harus dilakukan secara serentak. Dengan cara itu, pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita," katanya.

"Ini dilanjutkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Maka kami melakukan penghijauan setiap tahun, kami menanam paling tidak 235 ribu pohon," tambah dia.

Hasto juga mengusulkan gagasan agar setiap orang menanam satu pohon. Menurutnya, Gerakan seperti ini harus dilakukan dengan konsisten dan bertanggung jawab.

"Artinya satu tahun kalau semua komit, kita bisa menanam setidak-tidaknya 200 juta pohon," ujarnya.

Hasto menyebut karhutla yang berulang lantaran tata ruang kebijakan yang salah. Ia juga menyoroti lemahnya kesiapan dalam menghadapi musim kering.

"Apa persoalan itu? Yang pertama adalah tata ruang. Jadi salah kebijakan," ujar Hasto.

Ia juga menyoroti kebakaran yang terjadi lantaran upaya kesengajaan konversi lahan hutan untuk sawit. Hasto menyinggung mitigasi yang belum maksimal.

"Kami juga banyak melihat bagaimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan hutan untuk lahan sawit dan juga perkebunan yang lain. Inilah yang ditolak oleh PDI Perjuangan," ujarnya.