Pemprov DKI Jakarta Bongkar Upaya Tekan Polusi Udara Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeberkan sejumlah upaya yang telah dilakukan dalam menekan polusi udara di Jakarta.

Deftrianov selaku Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta menyebut bahwa pemprov telah melakukan berbagai langkah pencegahan dalam menangani polusi udara, salah satunya adalah pengembangan transportasi publik seperti MRT dan LRT.

"Saat ini kami sedang melakukan pengembangan sistem MRT untuk Fase 2. Kami berharap hingga 2027, MRT sudah dapat beroperasi sampai Monas, kemudian pada 2029 hingga Kota Tua," kata Deftrianov dalam panel diskusi bertajuk Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action di Indonesia International Sustainability Forum 2026 yang dimoderatori oleh Suzanty Sitorus selaku Executive Director ViriniyaENB, Jakarta, Rabu (7/10).

Deftrianov menilai cakupan sistem transportasi mencapai hampir 92 persen secara keseluruhan di Jakarta yang meliputi proyek LRT, MRT, TransJakarta dan juga layanan seperti JakLingko.

Menurutnya, pemerintah juga telah mempertimbangkan penyediaan ruang terbuka hijau yang diniai penting dalam menjaga kondisi iklim pada suatu area dan membantu menangani polusi udara.

"Kami tidak hanya mempertimbangkan penyediaan transportasi publik, akan tetapi juga penyediaan ruang terbuka hijau. Kami percaya ruang hijau juga merupakan bagian dari microclimate dan dapat membantu dalam menangani polusi udara," jelas Deftrianov.

Ia mengungkap bahwa pemerintah juga terlibat dalam pembahasan seputar Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) yang dicanangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

Sebelumnya, studi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengungkap polusi M2.5 di Jakarta menembus 34 μg/m³. Angka ini melampaui sekitar 6,8 kali lipat dari pedoman WHO, yakni 5 μg/m³.

Particulate matter (PM) adalah salah satu polutan yang masih menjadi persoalan utama di DKI Jakarta. PM atau partikulat merupakan campuran partikel padat dan droplet cair yang tersuspensi di udara.

Lebih lanjut, penelitian ini turut mengungkap tingginya paparan polusi PM2.5 yang menyelimuti Jakarta sangat dipengaruhi oleh emisi dari berbagai kegiatan manusia. Transportasi menjadi sektor penyumbang polusi udara tertinggi di Jakarta dengan porsi kontribusi mencapai 59 persen.

Studi menyebut sejumlah kontributor penyumbang PM2.5 terbesar secara berurutan adalah kendaraan diesel sebesar 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen dan polutan jenis secondary sulfate sebesar 20,4 persen, pembakaran batubara menyumbang sekitar 5,5 persen dan pembakaran sampah sebesar 5 persen di Jakarta.

Di samping itu, Deftrianov menyebut ada tiga hal yang dibutuhkan untuk menangani polusi udara secara terpadu. Pertama, adalah tata kelola metropolitan yang lebih kuat.

Rencana kawasan aglomerasi Jakarta, kata Deftrianov, didasarkan pada Peraturan Nasional Nomor 2 Tahun 2024. Ia berharap Dewan Aglomerasi Jakarta dapat menyediakan mekanisme kelembagaan untuk mengoordinasikan dan mendorong pelaksanaan tindakan lintas wilayah administratif.

"Kami berharap Dewan Aglomerasi Jakarta dapat menyediakan mekanisme kelembagaan untuk mengoordinasikan, dan bukan hanya mengoordinasikan tetapi juga mendorong pelaksanaan tindakan lintas wilayah administratif. Hal ini juga perlu melibatkan pihak swasta dan badan utilitas, termasuk PLN sebagai perusahaan listrik negara," jelas Deftrianov.