Lewati ke konten

Minggu, 18 Oktober 20264000 berita

Perpres Ojol Terbit, tapi Pengemudi Masih Berjuang Kejar PenghasilanDiskon Menggoda Mesin Cuci dan TV, Yuk ke Transmart Full Day Sale!PLTS Pulau Balang Caddi Kembali Beroperasi, Andi Amar Dorong Pemerataan Listrik473 Hotspot di OKI Jadi Sumber Kabut Asap Tebal Palembang Pagi IniSandi Yuda di Tubuh Militer: Cara Prabowo Menggeser Para Jenderal Tanpa SuaraKebakaran Besar Gudang Pembuatan Kapal di Pulau SeribuRapor Pemain Indonesia di Eropa: Verdonk Imbang dan Tjoe-A-On Kalah2.458 Penerbangan Terimbas Karhutla, Paparan Meluas ke Sulawesi-MalukuKlasemen Liga Spanyol: Barcelona Memimpin Jauh Tinggalkan Rival4 Petugas Gugur Saat Tangani Karhutla di Bromo, BNPB Soroti Perlindungan Personel di Garis Depan
Ekonomi

Perpres Ojol Terbit, tapi Pengemudi Masih Berjuang Kejar Penghasilan

Liputan6 Bisnis 4 menit baca 801 kata
Perpres Ojol Terbit, tapi Pengemudi Masih Berjuang Kejar Penghasilan — gambar dari Liputan6 Bisnis
Gambar dari Liputan6 Bisnis. Ringkasan oleh Zona News.

Liputan6.com, Jakarta - Pembatasan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen belum otomatis meningkatkan penghasilan pengemudi. Sejumlah driver masih harus bekerja lebih lama untuk mendapatkan pendapatan yang cukup, setelah dikurangi biaya operasional.

Ester (45), pengemudi ojol perempuan, mengaku terkadang baru tiba di rumah pukul 23.00 WIB demi memperoleh pendapatan bersih minimal Rp 100 ribu sehari.

“Saat ini bagi saya sebagai ojol sebetulnya lebih kecil ya pendapatan kita, karena untuk tarif jarak jauh pun enggak memadai dengan waktu dan tenaga yang kita keluarkan,” kata Ester saat ditemui Liputan6.com, Kamis (8/10/2026).

Dia mencontohkan pesanan sejauh 3–4 kilometer yang terkadang hanya dibayar Rp 6.500, padahal menurut perhitungannya tarif yang sepadan sekitar Rp 10 ribu.

Selain tarif, Ester harus menanggung biaya sewa motor, bensin, dan perawatan kendaraan.

“Minimal ditingkatkan lagi lah untuk kita supaya sepadan, karena kadang bagi kita itu enggak wajar, tapi kan mau enggak mau kita harus terus jalanin karena kita makan dari sini,” tuturnya.

Keluhan tersebut menjadi gambaran tantangan yang dihadapi pengemudi di tengah upaya pemerintah memperkuat perlindungan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.

Perpres Ojol Terbit, Komisi Platform Maksimal 8 Persen Pemerintah mengumumkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital pada Kamis (8/10/2026).

Aturan ini mencakup layanan angkutan penumpang, pengantaran barang, dan makanan. Salah satu ketentuannya adalah biaya platform maksimal 8 persen untuk layanan angkutan penumpang roda dua.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, ketentuan tersebut juga telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan yang berlaku sejak 1 Juli 2026.

Pemerintah turut mengatur hubungan kemitraan, perlindungan sosial, serta kepastian perpajakan bagi pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, Perpres tersebut disusun setelah pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator dan pengemudi.

“Semua sudah rampung dan nantinya akan diikat dalam hubungan kemitraan. Ini merupakan langkah terobosan yang positif dan sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator maupun saudara-saudara kita para pengemudi ojek online," kata Maman.

Meski demikian, pembatasan komisi tidak otomatis menjamin pendapatan bersih meningkat. Tarif setiap pesanan dan biaya operasional tetap menjadi faktor yang memengaruhi penghasilan pengemudi.

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/perpres-ojol-terbit-tapi-pengemudi-masih-berjuang-kejar-penghasilan-a604486c/.

Baca juga

Semua berita Ekonomi