'PKPU Gibran' Versi Hasyim dan Doli, Siapa yang Benar dan Berbohong?

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia terlibat aksi saling sindir dengan mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari soal dugaan penyelundupan aturan dalam Peraturan KPU (PKPU) jelang Pilpres 2024.

Usai disinggung pakai hadis nabi soal larangan bersikap munafik, Doli menyindir balik jabatan komisaris BUMN milik Hasyim.

"Saya tanya dia sekarang posisinya sebagai komisaris di salah satu BUMN, ya. Coba tanya sama dia itu, dia tuh dapat dari mana? Komisaris itu, hadiah dari siapa?" Kata Doli di kompleks parlemen, Senin (12/10).

Duduk perkara Ketegangan antara keduanya bermula dari polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 Ayat 3 dalam PKPU 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pilpres 2024, yang diplesetkan sebagai Pasal Gibran Banget.

Dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Pilpres 2024, Pasal 18 Ayat 3 disebut telah diam-diam dimasukkan KPU demi meloloskan Gibran.

Ayat 3 Pasal itu menyebutkan, "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi".

MK memang telah menolak gugatan yang dilayangkan advokat senior Denny Indrayana Cs itu. Namun belakangan, Doli mengonfirmasi salah satu fakta persidangan yang menyebut Pasal 18 ayat 3 telah disisipkan KPU tanpa sepengetahuan Komisi II DPR jelang Pilpres 2024.

Selaku Ketua Komisi II DPR kala itu, Doli mengaku tak pernah terlibat pembahasan pasal dan ayat tersebut.

"Jadi, sebetulnya setahu saya, sepengetahuan saya, memang ayat itu enggak ada," kata Doli.

Kutip hadis nabi Pernyataan Doli langsung dibantah KPU. Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan materi rancangan norma Pasal 18 ayat 3 tertuang dalam Rancangan PKPU di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023.

Idham menjelaskan rapat konsinyering berlangsung sehari sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR pada 20 September 2023.

"Materi rancangan norma tersebut sudah ada pada saat pembahasan Rancangan PKPU tersebut di forum Rapat Konsinyering pada 19 September 2023. Rapat konsinyering tersebut dilakukan sebelum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR pada 20 September 2023," kata Idham saat dihubungi, Jumat (9/10).

Selaku Ketua KPU kala itu, Hasyim pun ikut berkomentar. Versi Hasyim, materi dalam Draf PKPU 19/2023 telah disetujui bersama sebagai kesimpulan RDP dalam bentuk tanda tangan Pimpinan Lembaga yang terlibat dalam RDP, termasuk Ahmad Doli.

Menurut Hasyim, penyelenggara pemilu mulai KPU, Bawaslu dan DKPP turut hadir dalam pembahasan Draf PKPU dalam RDP, dan bahkan ikut tanda tangan persetujuan kesimpulan.