RI Siap "Ubah" PBB dari Dalam, Ini Strategi Menlu Tata

RI Siap "Ubah" PBB dari Dalam, Ini Strategi Menlu Tata Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir menegaskan Indonesia akan mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari dalam. Langkah ini bertujuan membuat lembaga multilateral tersebut lebih efektif, transparan, dan mampu mewakili kepentingan negara berkembang.

Upaya ini ditujukan untuk memperkuat posisi negara-negara Global South dalam sistem internasional yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan mereka.

"Kita tidak hanya mengetuk pintu dari luar, kita ikut memperbaiki rumah dari dalam," kata pria yang akrab disapa Tata tersebut dalam pernyataan pers seusai serah terima jabatan dengan Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (12/10/2026).

Menurut Tata, salah satu langkah konkret Indonesia adalah memperkuat peran di Dewan Auditor PBB (UN Board of Auditors) untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi organisasi tersebut. Upaya ini dirintis sejak era Menlu Retno Marsudi pada 2022, dilanjutkan Sugiono, hingga Indonesia terpilih pada 2025. Tata menyatakan dirinya bertugas memastikan mandat tersebut dijalankan dengan baik.

Tata menilai sistem multilateral saat ini belum sepenuhnya berpihak pada negara berkembang atau Global South. Karena itu, Indonesia akan terus mendorong reformasi agar lembaga multilateral lebih efektif, representatif, dan efisien, sehingga kepentingan negara berkembang mendapat perhatian lebih besar dalam tata kelola global.

Indonesia juga mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029-2030. Tata mengatakan pencalonan itu merupakan bagian dari upaya mendorong Dewan Keamanan yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.

Jika terpilih, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan isu perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Dewan Keamanan.

Tata menegaskan arah diplomasi Indonesia akan tetap berlandaskan politik luar negeri bebas aktif dan konstitusi. Indonesia akan terus berupaya menjalin hubungan dengan semua negara sekaligus bersikap tegas ketika kepentingan nasional terganggu.

"Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip," ujar Tata.

Di luar agenda reformasi multilateral, Tata menyebut diplomasi Indonesia akan difokuskan pada penguatan ketahanan nasional. Prioritasnya mencakup ketahanan pangan dan energi, hilirisasi, transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan, investasi, kesehatan, serta kedaulatan maritim. Indonesia juga akan mendorong ASEAN agar lebih efektif menjaga perdamaian, memperkuat kepercayaan, dan menyelesaikan konflik di kawasan.

Perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dan dukungan terhadap Palestina juga tetap menjadi prioritas diplomasi Indonesia. Tata menyebut Kementerian Luar Negeri telah menyelesaikan sekitar 124.000 kasus yang melibatkan WNI di luar negeri sejak 2024.

"Paspor Indonesia harus berharga di manapun ada negara yang berada di belakang Anda," kata Tata.

Indonesia juga akan terus mendukung rakyat Palestina melalui bantuan kemanusiaan, pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta upaya mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet dengan menunjuk Tata sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono pada awal Oktober 2026. Sugiono selanjutnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).