Soal Perpres Ojol, Begini Respons Grab soal Komisi Driver

Liputan6.com, Jakarta - Grab Indonesia merespons terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital atau perpres ojol.

Perusahaan menyatakan menghormati kebijakan yang baru diterbitkan pemerintah dan akan mempelajari seluruh ketentuannya.

CEO Grab Indonesia, Neneng Goenadi, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Grab Indonesia menghormati terbitnya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital, dan akan mempelajari ketentuannya secara menyeluruh untuk memastikan implementasi yang tepat serta mematuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Neneng dalam keterangan resminya, Kamis (8/10/2026).

Terkait ketentuan komisi untuk layanan transportasi ojek online roda dua, Neneng menegaskan Grab telah menerapkan batas maksimal komisi sebesar 8 persen untuk layanan GrabBike sejak 1 Juli 2026.

Sementara untuk layanan pengantaran makanan dan barang, Grab menyatakan akan mengikuti ketentuan yang nantinya ditetapkan melalui peraturan turunan dari kementerian terkait.

“Untuk layanan pengantaran makanan dan barang, Grab akan mengikuti peraturan turunan dari kementerian terkait,” ucap Neneng.

Lebih lanjut, Grab menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membahas implementasi kebijakan tersebut.

Dialog Secara Konstruktif Menurut Neneng, dialog secara konstruktif diperlukan agar penerapan aturan dapat berjalan efektif dan memberikan kejelasan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital.

“Grab akan terus berkoordinasi dan berdialog secara konstruktif dengan pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan agar implementasi kebijakan berjalan efektif, jelas, dan mudah dipahami,” ujarnya memungkaskan.

Grab juga menekankan pentingnya mempertimbangkan sejumlah aspek dalam penerapan kebijakan, mulai dari pendapatan mitra pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, hingga keberlanjutan ekosistem transportasi online.

Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menjadi salah satu regulasi yang mengatur perlindungan dan tata kelola ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk hubungan antara perusahaan platform, mitra pengemudi, dan konsumen.

Dengan terbitnya aturan tersebut, Grab menyatakan komitmennya untuk menyesuaikan implementasi layanan dengan ketentuan pemerintah, sembari tetap menjaga keseimbangan kepentingan para pihak dalam ekosistem transportasi online.