Solusi Masalah Air Bersih hingga Sampah Warga Margorejo Solo: Master Meter dan Komposter

Solusi Masalah Air Bersih hingga Sampah Warga Margorejo Solo: Master Meter dan Komposter Dari akses air hingga sampah, warga Gilingan Solo membangun solusi lingkungan berbasis komunitas agar tak bergantung pada hilir Ringkasan Berita:

- Warga Margorejo Gilingan, Solo, mengatasi keterbatasan akses air melalui Master Meter yang dikelola secara kolektif.

- Setelah air, pengelolaan sampah menjadi fokus agar sampah organik dan anorganik tak seluruhnya berakhir di TPA.

- Coca-Cola Foundation Indonesia mendorong warga menjadi pengelola mandiri, bukan sekadar penerima fasilitas.

TRIBUNNEWS.COM - Persoalan lingkungan di kawasan perkotaan tidak hanya soal bagaimana warga memperoleh air bersih. Di sisi lain, ada persoalan sampah rumah tangga yang terus menekan sistem pengelolaan kota dan berujung pada tempat pemrosesan akhir (TPA).

Dua persoalan itu kini coba dijawab dari tingkat komunitas di Margorejo, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Warga yang sebelumnya menghadapi keterbatasan akses air minum karena persoalan status tanah dan kemampuan ekonomi kini memperoleh air PDAM melalui sistem Master Meter.

Di saat yang sama, masyarakat mulai didorong mengelola sampah dari sumbernya, terutama sampah organik, agar tidak seluruhnya berakhir di TPA, dengan komposter.

Model tersebut mempertemukan dua kebutuhan dasar lingkungan dalam satu kawasan: air yang aman dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Coca-Cola Foundation Indonesia (CCFI) pun tergerak menjadi fasilitator untuk mengentaskan kesulitan yang dialami warga, bahkan hingga menyangkut kebutuhan dasar yakni air bersih.

Manajer Air Limbah PDAM Toya Wening Kota Solo, Bayu Tunggul P, mengatakan akses air minum tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

Menurut dia, perluasan jaringan menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya persoalan status tanah di kawasan tertentu.

Di Margorejo, misalnya, terdapat permukiman yang berdiri di kawasan dengan status tanah PT KAI. Kondisi tersebut membuat pemasangan sambungan PDAM reguler tidak dapat dilakukan begitu saja.

Persoalan lainnya adalah kemampuan ekonomi warga.