Sosok Sestama BNPB Rustian yang Terjaring OTT KPK, Pernah Berkarier Sebagai PNS di Kemenkes

OTT KPK di BNPB Sosok Sestama BNPB Rustian yang Terjaring OTT KPK, Pernah Berkarier Sebagai PNS di Kemenkes Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/10/2026).

Tak sendiri, Rustian diamankan bersama 13 orang lainnya di sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek.

"Dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Yogyakarta, Selasa malam.

Rustian bersama sejumlah pihak yang diamankan kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

"Terhadap 14 orang ini saat ini sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, baik dari pihak-pihak di BNPB maupun pihak-pihak swasta yang diduga terkait dengan peristiwa ini," ucapnya.

iduga terkait korupsi pengadaan barang dan jasa yang menyasar alokasi dana siap pakai untuk penanggulangan bencana.

Tim KPK hingga kini terus menelusuri seluruh kegiatan pengadaan yang menyeret pejabat teras BNPB tersebut.

"Ini masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata Budi.

Budi belum merinci apakah proyek bermasalah itu menyangkut operasi modifikasi cuaca atau respons darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

kan sampaikan detailnya saat konferensi pers," ucap Budi.

Pimpinan KPK bersama jajaran penindakan langsung menggelar ekspose perkara pada Selasa malam guna membedah bukti dan keterangan para terperiksa.

Forum gelar perkara ini melibatkan penyelidik, penyidik, serta jaksa penuntut umum untuk merumuskan status hukum para pihak dalam batas waktu 1 x 24 jam.

"Untuk detail kronologi peristiwanya seperti apa, termasuk konstruksi perkaranya ini bagaimana, nanti kami akan sampaikan lebih lanjut. Karena malam ini dijadwalkan dilakukan ekspose di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini," jelas Budi.