Upah Tertahan hingga Dugaan Pidana, Polri Buka Kanal Aduan bagi Buruh di 35 Wilayah

Upah Tertahan hingga Dugaan Pidana, Polri Buka Kanal Aduan bagi Buruh di 35 Wilayah Penanganan melalui Desk Ketenagakerjaan dilakukan sesuai kewenangan Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kapolri Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat Polres di 35 kesatuan wilayah yang berada di bawah 14 Polda.

- Sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri memfasilitasi 10.973 pekerja kembali mendapatkan mata pencaharian dan pemenuhan hak finansial senilai Rp70,28 miliar.

- Layanan ini menjadi sarana konsultasi dan pengaduan persoalan ketenagakerjaan, termasuk dugaan tindak pidana yang ditangani sesuai prosedur hukum.

TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG – Polri memperluas layanan pengaduan persoalan ketenagakerjaan hingga tingkat kepolisian resor (Polres).

Melalui Desk Ketenagakerjaan, pekerja diharapkan lebih mudah mencari bantuan ketika menghadapi persoalan hak kerja, termasuk dugaan tindak pidana di lingkungan ketenagakerjaan.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto meresmikan Desk Ketenagakerjaan tingkat Polres di Mapolres Jombang, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2026).

aspirasi, serta memperoleh fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Penanganan melalui Desk Ketenagakerjaan dilakukan sesuai kewenangan Polri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila ditemukan dugaan tindak pidana dalam suatu persoalan ketenagakerjaan, kepolisian dapat menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum.

“Ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi para pekerja. Kami ingin memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan baik,” ujar Suyudi.

Suyudi mengungkapkan, sejak 2025 hingga Oktober 2026, Polri telah memfasilitasi 10.973 pekerja untuk kembali mendapatkan mata pencaharian.

Selain itu, melalui sinergi dengan berbagai pihak, Polri turut memfasilitasi pemenuhan hak finansial pekerja yang sebelumnya tertahan dengan nilai mencapai Rp70,28 miliar.

Menurut Suyudi, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja atau buruh, serta pemangku kepentingan lainnya.