Bos BGN Beber Alasan Tunggakan Pembayaran Mitra SPPG Belum Dilunasi

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap alasan pembayaran kepada sebagian mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum dilunasi.

Menurut Sudaryono, tunggakan tersebut berkaitan dengan pembangunan dapur yang masih dalam proses peninjauan dan perkara di Kejaksaan.

Sudaryono menjelaskan terdapat dua klasifikasi mitra SPPG. Pertama, mitra yang membangun dapur sendiri untuk kemudian dioperasikan.

Kedua, mitra yang berperan sebagai kontraktor pembangunan dapur yang pembiayaannya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui anggaran BGN.

Untuk kategori kedua, pembayaran belum dilakukan karena pembangunan dapur tersebut masih dalam proses review dan berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani Kejaksaan.

"Pimpinan BGN yang lama kan bikin dapur, dibiayai oleh APBN, dibiayai oleh anggarannya BGN. Itu belum dibayar karena masih dalam review, masih dalam perkara di Kejaksaan," ujar Sudaryono di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (5/10).

Terkait kapan tunggakan tersebut akan dibayarkan, Sudaryono mengatakan BGN menunggu rekomendasi dari lembaga yang melakukan pemeriksaan dan penanganan perkara.

Ia menyebut pembayaran akan dilakukan apabila rekomendasi dari Kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembayaran dapat dilakukan.

"Intinya tolong disampaikan bukan kok saya ini mau nahan-nahan rezeki orang gitu, tapi kan namanya ada persoalan, kan persoalan tuh tidak di tangan saya. Persoalan di tangannya pihak berwajib, Kejaksaan ya. Tentu saja kita rekomendasi dari Kejaksaan, BPKP, BPK, bayar, kita bayar," katanya.

Sudaryono mengatakan dirinya memahami posisi mitra yang telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan dapur.

Namun, ia menegaskan proses pembayaran tidak dapat dilakukan begitu saja selama persoalan terkait pembangunan tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang.

Di sisi lain, BGN tetap melanjutkan pembukaan dapur baru, terutama di wilayah yang menjadi prioritas. Sudaryono mengatakan pekan ini pihaknya berencana membuka sekitar 900 hingga hampir 1.000 dapur di Sumatera, Kalimantan, dan Bali.

Dapur tersebut akan diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Sementara itu, dapur yang bangunannya telah selesai tetapi belum dibuka akan didata untuk menentukan waktu operasionalnya.