BPS Perkuat Kerja Sama dengan Negara Anggota OKI

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat kerja sama pengembangan statistik dengan sejumlah negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam Sidang ke-15 Organisation of Islamic Cooperation Statistical Commission (OIC-StatCom) di Arab Saudi 29-30 September lalu.

Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi yang memimpin delegasi Indonesia memaparkan pengalaman transformasi statistik nasional dalam tiga agenda.

Ini adalah modernisasi sensus penduduk dan perumahan, persiapan implementasi System of National Accounts 2025 (SNA 2025), serta pemantauan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya akses air bersih dan sanitasi.

"Pertemuan ini menjadi ruang pertukaran pengalaman dan praktik baik antar-NSO negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mendukung pengembangan statistik resmi negara dan ekosistem data nasional maupun internasional secara efektif," kata Sonny dalam rilisnya.

Di sela-sela sidang, BPS juga menjajaki dan memperkuat kerja sama bilateral dengan Turkish Statistical Institute (TURKSTAT), General Authority for Statistics (GASTAT) Arab Saudi, Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS) Mesir, serta Islamic Development Bank (IsDB).

Statistik Halal Kerja sama tersebut mencakup pengembangan statistik halal, penghitungan PDB syariah, sinkronisasi data ekspor-impor, statistik haji dan umrah, serta penyempurnaan metode penghitungan kemiskinan multidimensi.

BPS dan TURKSTAT juga menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat kerja sama statistik, termasuk dalam modernisasi sensus, integrasi data administrasi, dan transformasi digital.

Dalam forum tersebut, BPS turut berbagi pengalaman pemanfaatan data administrasi untuk mendukung Sensus Penduduk 2030 serta penggunaan hasil Experimental Time Use Study 2023 untuk menghitung nilai tambah jasa rumah tangga tidak dibayar. Nilainya diperkirakan setara dengan 13,63 persen PDB Indonesia pada 2023.