Skip to content

Monday, 12 October 20263592 stories

Eks Ketua Ombudsman Bantah Terima Uang, Minta Dibebaskan DakwaanPunya 3 Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Ungkap Tugas Masing-MasingAPBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On TrackUsai Gadai Saham ke Bank Mandiri, Saham Haji Isam (JARR) Anjlok 4,5%Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi LawatannyaMotoGP Indonesia 2026: Sirkuit Mandalika Mulai SemarakBand for Revenge Klarifikasi Tentang Isu BubarPolisi Tangkap 2 Terduga Pembunuh Mahasiswi di Indekos Pinang RantiMomen Dramatis Wanita Loncat Selamatkan Bocah saat Kebakaran RM PadangKemensos-BRIN Teken MoU Hadirkan Inovasi untuk Sekolah Rakyat
National

Eks Ketua Ombudsman Bantah Terima Uang, Minta Dibebaskan Dakwaan

CNN Indonesia 3 min read 572 kata
Eks Ketua Ombudsman Bantah Terima Uang, Minta Dibebaskan Dakwaan — gambar dari CNN Indonesia
Image from CNN Indonesia. Summarised by Zona News.

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Mantan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto membantah pernah menerima uang dari Agung Winarno dalam perkara dugaan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.

Hal itu disampaikan Hery saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/10).

Dalam pembelaannya, Hery mengatakan tuduhan mengenai penyerahan uang kepadanya juga telah dibantah langsung oleh Agung Winarno dalam persidangan.

"Semua tidak benar ada penyerahan sejumlah uang kepada Hery Susanto," demikian pokok pembelaan Hery dalam pledoinya.

Hery juga menyinggung informasi terkait PT Gold Talen River (GTR). Kata dia, persoalan tersebut pun telah diklarifikasi oleh Syam Ani Rahman dalam persidangan, di mana tidak pernah ada penyerahan uang kepadanya.

Karenanya, Hery mempertanyakan dasar Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyimpulkan bahwa ada pemberian atau aliran dana kepadanya hingga kemudian didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

"Dasar JPU menilai ada pemberian atau aliran dana ke Hery Susanto sehingga dianggap melanggar Pasal 12 a UU Tipikor. Apa bukti dan saksinya?," ucap dia.

Selain itu, Hery turut menyoroti keterangan saksi Lukman Malanuang dan Edi Sugandi. Ia menilai keterangan kedua saksi tersebut tidak saling bersesuaian, termasuk mengenai tempat kejadian yang dikaitkan dengan perkara.

"Jika Lukman Malanuang dan Edi Sugandi di antara mereka saja tidak sinkron dan berbeda tempat kejadian, di mana satu saksi adalah bukan saksi," ujarnya.

Padahal, menurut Hery, ketidaksesuaian keterangan para saksi tersebut semestinya menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai pembuktian perkara.

"Agung Winarno sudah membantah di persidangan ini bahwa semua dakwaan yang diarahkan ke Hery Susanto adalah tidak benar," kata dia.

Dalam pledoinya, Hery juga mempertanyakan status hukum sejumlah pihak yang terseret dalam perkara tersebut. Yang menjadi sorotan Hery adalah soal mengapa Lukman Malanuang yang tidak dijadikan tersangka dan terdakwa.

Padahal, kata dia, justru Lukman yang menjadi sumber persoalan dalam perkara PT Toshida dan disebut memperoleh fee konsultan dari PT Toshida Indonesia.

"Majelis Hakim yang saya muliakan, saya dijadikan tersangka dan terdakwa, La Ode Sinarwan dijadikan tersangka dan terdakwa. Agung Winarno dijadikan tersangka dan terdakwa. Edi Sugandi dijadikan tersangka dan tahanan kota. Sedangkan Lukman Malanuang yang menjadi sumber masalah dalam permasalahan PT Toshida, yang jelas-jelas dapat fee konsultan dari PT Toshida Indonesia, tidak dijadikan tersangka dan terdakwa," tutur Hery.

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/eks-ketua-ombudsman-bantah-terima-uang-minta-dibebaskan-dakwaan-1578c7e9/.

Related

MotoGP Indonesia 2026: Sirkuit Mandalika Mulai Semarak

Rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, MotoGP bersiap menjalani sesi latihan bebas pertama (FP1) di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (9/10).

VOI

Gayung Bersambut, DPR Dukung Bahlil Moratorium Smelter Nikel

Gayung Bersambut, DPR Dukung Bahlil Moratorium Smelter Nikel Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi XII DPR RI buka suara soal wacana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghentikan sementara (moratorium) pembangunan smelter nikel yang hanya menghasilkan produk…

CNBC Indonesia

Semua berita Nasional