Feri Amsari Beberkan Alur Hak Menyatakan Pendapat DPR Jika Gibran Diduga Langgar Hukum

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Ijazah Gibran Feri Amsari Beberkan Alur Hak Menyatakan Pendapat DPR Jika Gibran Diduga Langgar Hukum Feri Amsari mengurai jalur pemakzulan Gibran dari DPR hingga MPR, setelah putusan MK soal dokumen pendidikannya.

- Pakar hukum tata negara Feri Amsari menjelaskan alur Hak Menyatakan Pendapat DPR jika Gibran diduga melanggar hukum atau tak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

- Mekanisme tersebut dapat berlanjut dari DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK), lalu ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jika tahapan dan syarat konstitusional terpenuhi.

- Penjelasan Feri muncul setelah putusan MK terkait dokumen pendidikan Gibran memicu kembali wacana pemakzulan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menjelaskan alur yang dapat ditempuh DPR jika menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Menurut Feri, mekanisme yang dikenal publik sebagai impeachment atau pemakzulan melibatkan Hak Menyatakan Pendapat DPR, yang kemudian dapat berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Penjelasan itu disampaikan Feri menyusul sorotan terhadap Gibran terkait pertimbangan hukum MK mengenai ijazah SMA.

Dari DPR ke MK Feri mengatakan usulan Hak Menyatakan Pendapat dapat diajukan sedikitnya 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi berbeda.

“Nanti akan ada 25 anggota DPR dari minimal dua fraksi yang berbeda mengajukan usul pendapat DPR pemberhentian wakil presiden pada masa jabatannya,” kata Feri dalam siniar Tribun Network di Palmerah, Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Jika pendapat DPR memenuhi ketentuan pengambilan keputusan dan menyatakan adanya dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya syarat sebagai wakil presiden, perkara dapat dimintakan pemeriksaan ke MK.

Feri menyebut proses tersebut sebagai forum previlegiatum, yakni mekanisme peradilan khusus bagi pejabat negara tertentu.

Dalam proses itu, Gibran sebagai pihak termohon harus mendapat ruang untuk memberikan pembelaan.

“Kalau MK ingin mempersingkat, mereka tidak perlu terlalu jauh putusannya, kecuali MK memberikan ruang kepada dalam hal ini termohon, wakil presiden, untuk membela dirinya,” jelas Feri.

gumentasi apabila mekanisme tersebut ditempuh.