Golkar: Putusan MK soal Gibran Jadi Bahan Evaluasi Sistem Pemilu

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia meminta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dihormati. Menurutnya, putusan tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu dan penyusunan aturan ke depan.

Doli menilai MK telah menjalankan kewenangannya dengan memisahkan persoalan hukum dan politik dalam perkara tersebut.

“Kita harus menghormati putusan yang telah diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Kita juga memberikan apresiasi dan terima kasih, di mana MK benar-benar menempatkan posisinya sebagai sebuah institusi hukum,” kata Doli kepada wartawan, Rabu (7/10/2026).

Menurut Doli, putusan tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pihak bahwa proses politik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara harus berlandaskan konstitusi, aturan, integritas, dan tanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan negara.

Doli juga menilai putusan MK perlu menjadi bahan introspeksi bagi penyelenggara pemilu. Ia menyebut putusan tersebut bukan sekadar pelajaran, melainkan juga evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

“Bagi para penyelenggara Pemilu, putusan MK ini bukan saja sekadar sebagai pelajaran, tapi juga sebagai pukulan, sekaligus menjadi bahan introspeksi diri,” ujarnya.

Perbaikan Sistem Pemilu Dalam kaitannya dengan penyusunan UU Pemilu ke depan, Doli mengatakan putusan MK akan menjadi salah satu bahan penting untuk memperbaiki sistem pemilu.

Menurut dia, syarat, proses rekrutmen, dan seleksi calon pemimpin serta wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu diatur lebih rinci dengan mekanisme yang lebih transparan.

Doli mengatakan langkah selanjutnya berada di ranah politik. Menurut dia, keputusan mengenai tindak lanjut putusan MK bergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai politik di DPR.

“Apapun langkah yang akan ditempuh dan keputusan yang akan diambil sepenuhnya harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat dan untuk menjaga martabat bangsa serta kedaulatan negara,” katanya.

Putusan MK soal Ijazah Gibran MK menyatakan tidak menemukan bukti Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah setingkat SMA.

Hal itu diungkap oleh MK dalam sidang putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Sidang 1 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Terungkapnya fakta itu bermula dari Hakim MK Arsul Sani yang menjelaskan certificate of attendance yang menjadi dasar dalam penerbitan surat keterangan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri.

"Sementara itu certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul Sani.