Hitungan Buruh Minta Upah Minimum 2027 Naik 9,5%

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Kalangan buruh mulai menyodorkan usulan angka kenaikan upah minimum untuk tahun 2027. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan pada kisaran 7,5% hingga 9,5%.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, usulan tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata inflasi nasional sepanjang Oktober 2025 hingga September 2026 tercatat 3,20% dengan pertumbuhan ekonomi 5,43%.

"Pertumbuhan ekonominya rata-rata dengan kurun waktu yang sama Oktober 2025 sampai September 2026 5,43%, sehingga kalau dimasukin rumus ambil indeks tertentu yang paling tinggi guru meminta paling tinggi 0,9," kata Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2026).

Dengan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,9, hasil perhitungan kenaikan upah minimum berada di kisaran 7,7%. Namun, KSPI kemudian menurunkan batas bawah usulan menjadi 7,5% karena tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap provinsi.

"Jadi rumusnya 3,20% ditambah 5,43% kali 0,9. Kira-kira akan dapat sama dengan 7,7%. Nah, KSPI dan Partai Buruh menurunkan karena kan nanti beda-beda inflasi dan pertumbuhan ekonomi setiap provinsi," jelasnya.

Sementara batas atas 9,5% diambil dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Menurut Said, jika menggunakan rumus yang sama, kenaikan upah minimum di daerah tersebut dapat mencapai sekitar 14%.

"Dengan rumus yang sama itu didapat sekitar 14%. Nggak mungkin 2 digit. Biasanya di bawah 10%. Maka kami turunkan menjadi yang di Maluku Utara tertinggi 9,5%. Jadi ketemulah angka kenaikan upah minimum 2027, 7,5% sampai dengan 9,5%," ujarnya.

Aturan Pengupahan di UU Perlindungan Ketenagakerjaan Said juga mengungkap perubahan skema penetapan upah minimum dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Salah satu perubahan adalah kewajiban Dewan Pengupahan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sebelum menentukan kenaikan upah minimum.

Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah terlebih dahulu melakukan survei kebutuhan hidup layak atau menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila upah minimum suatu daerah masih berada di bawah kebutuhan hidup layak, besaran upah harus terlebih dahulu diarahkan menuju KHL.

"Kalau upah minimum di satu daerah itu lebih kecil dari hasil survei BPS, atau mungkin Dewan Pengupahan, dia harus menuju kebutuhan hidup layak dulu. Baru setelah itu dinaik," jelas Said.

Sementara apabila upah minimum telah berada di atas kebutuhan hidup layak, penetapan kenaikan akan menggunakan formula yang terdiri dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Said mengatakan indeks tertentu dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 1,0. Batas atas tersebut meningkat dibandingkan ketentuan yang berlaku saat ini sebesar 0,9.

"Dalam draf DPR yang kemudian disetujui oleh pemerintah, jadi indeks tertentunya itu adalah 0,5 sampai 1,0. Dan itu yang berulang-ulang KSPI dan Partai Buruh minta itu kan 1,0," tutup Said.