Kemenkeu: Likuiditas Saja Tak Cukup, Rupiah Harus ke Sektor Produktif

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan ketersediaan likuiditas di pasar saja belum cukup untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad menyampaikan perputaran uang harus diarahkan secara tepat ke sektor-sektor yang produktif.

Ia menilai rupiah yang hanya diam tidak akan menghasilkan aktivitas ekonomi apa pun.

"Rupiah yang diam belum menjadi aktivitas ekonomi. Likuiditas menjadi bermakna ketika transaksi yang produktif terjadi," ujar Noor dalam acara Mata Lokal Fest 2026 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).

Noor mencontohkan likuiditas baru berdampak nyata ketika petani dapat membiayai musim tanamnya, usaha kecil mampu menyediakan bahan baku serta peralatan, hingga eksportir bisa memperluas kapasitas produksinya.

Menurut Noor, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan menuntut kolaborasi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, sektor keuangan, dan sektor riil dalam satu ekosistem yang solid.

"Kebijakan fiskal tentunya menciptakan ruang dan peluang. Kebijakan moneter menjaga stabilitas dan mendukung transmisi. Dan tentunya sektor keuangan menyalurkan tabungan masyarakat menjadi pembiayaan," terangnya.

Ia menambahkan bahwa belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut berperan sebagai katalis penting untuk mendorong investasi, konektivitas, hingga perlindungan sosial.

Ia memaparkan realisasi belanja pemerintah tercatat mencapai Rp1.791,5 triliun hingga Agustus 2026, termasuk alokasi belanja modal sebesar Rp159,8 triliun untuk mendukung infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi.

Kendati demikian, Noor mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi juga sangat bergantung pada kredibilitas tata kelola fiskal di tengah dinamika global dan geopolitik yang tidak pasti.

Ia menyebut defisit anggaran per Agustus 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau 0,96 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Karena itu kepercayaan adalah aset ekonomi. Kepercayaan adalah aset ekonomi. Namun kepercayaan tidak dibangun hanya melalui komunikasi. Kepercayaan diperoleh melalui konsistensi antara kebijakan, institusi, dan juga hasil," pungkasnya.