Khalid Basalamah Absen di Sidang Kuota Haji

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Liputan6.com, Jakarta - Ustaz Khalid Basalamah dijadwalkan menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 pada Kamis (8/10/2026). Namun, pendakwah kondang itu mengonfirmasi tidak dapat hadir dan meminta jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penjadwalan ulang.

"Benar, bahwa pada Kamis (8/10/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sedianya menghadirkan saksi Sdr. Khalid Basalamah, dalam lanjutan sidang tindak pidana korupsi terkait kuota haji," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, dikutip Kamis (8/10/2026).

"Namun, saksi telah menyampaikan konfirmasi tidak dapat hadir sesuai jadwal sidang dimaksud, dan meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaannya," tambahnya.

Budi tidak menjelaskan jadwal baru yang disiapkan JPU KPK untuk menghadirkan Khalid Basalamah. Namun, lembaga antirasuah meyakini tokoh Islam itu akan memenuhi panggilan berikutnya.

"Kami meyakini, saksi akan hadir memenuhi panggilan pada penjadwalan berikutnya, sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan seorang warga negara terhadap proses hukum yang sedang berjalan," jelas Budi.

"Mengingat, pada prinsipnya setiap keterangan saksi akan membantu proses pembuktian perkara, yang selanjutnya akan dinilai oleh majelis hakim secara objektif," imbuhnya.

Pernah Diperiksa Penyidik KPK Khalid Basalamah bukanlah nama baru dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan. Dia sebelumnya tercatat pernah beberapa kali dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK.

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Khalid dilakukan penyidik KPK guna mendalami pengetahuan saksi terkait pengelolaan ibadah haji serta uang yang diserahkannya kepada lembaga antirasuah dalam proses penyidikan perkara tersebut.

Adapun proses penyidikan KPK terkait perkara dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 dimulai pada 9 Agustus 2025. Sebanyak empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani persidangan sebagai terdakwa.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba.

JPU KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp622 miliar terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024.

Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan Yaqut melakukan itu secara bersama-sama dengan mantan stafsusnya, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex (IAA); Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham (ISM); dan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba (ASR). Jaksa juga mendakwa Yaqut telah memperkaya diri sendiri sejumlah US$ 271.500 dalam upaya kuota haji khusus tersebut.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6