Skip to content

Monday, 12 October 20263592 stories

Krisis BBM Makin Parah di Sini, Pemerintah Dorong PNS WFHPunya 3 Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Ungkap Tugas Masing-MasingAPBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On TrackUsai Gadai Saham ke Bank Mandiri, Saham Haji Isam (JARR) Anjlok 4,5%Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi LawatannyaMotoGP Indonesia 2026: Sirkuit Mandalika Mulai SemarakBand for Revenge Klarifikasi Tentang Isu BubarPolisi Tangkap 2 Terduga Pembunuh Mahasiswi di Indekos Pinang RantiMomen Dramatis Wanita Loncat Selamatkan Bocah saat Kebakaran RM PadangKemensos-BRIN Teken MoU Hadirkan Inovasi untuk Sekolah Rakyat
Economy

Krisis BBM Makin Parah di Sini, Pemerintah Dorong PNS WFH

CNBC Indonesia 4 min read 765 kata
Krisis BBM Makin Parah di Sini, Pemerintah Dorong PNS WFH — gambar dari CNBC Indonesia
Image from CNBC Indonesia. Summarised by Zona News.

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Krisis BBM Makin Parah di Sini, Pemerintah Dorong PNS WFH Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Iran mulai menerapkan berbagai langkah penghematan energi di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) dan tekanan ekonomi yang makin berat. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah memangkas jam kerja pegawai pemerintah sekaligus mendorong sebagian pekerjaan dilakukan dari rumah.

Mulai 23 September hingga akhir tahun kalender Iran saat ini pada akhir Maret 2027, jam kehadiran pegawai di kantor pemerintah ditetapkan mulai pukul 08.00 hingga 13.00 waktu setempat. Sisa jam kerja sesuai kontrak akan dipenuhi secara daring dari rumah.

Setiap instansi pemerintah juga diwajibkan menetapkan satu hari dalam sepekan bagi pegawai dan manajer untuk menggunakan transportasi umum ketika bepergian ke tempat kerja. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri pemerintah bahkan mengunggah video yang memperlihatkan mereka menggunakan metro untuk berangkat bekerja sebagai bagian dari kampanye tersebut.

Untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, layanan metro dan bus rapid transit (BRT) juga akan digratiskan hingga pertengahan November. Sementara itu, kendaraan dinas pemerintah yang sudah tua akan secara bertahap diganti dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau hibrida.

Namun, proses penggantian ini diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun.

Pembukaan kembali universitas juga diperkirakan berlangsung secara bertahap dan terbatas. Sejumlah perkuliahan akan dialihkan ke sistem daring sesuai pengaturan yang ditetapkan pemerintah.

Kantor-kantor yang terkait dengan pemerintah diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja berakhir. Sementara sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, serta layanan operasional lainnya akan mengikuti pengaturan tersendiri yang akan diumumkan kemudian.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya menandatangani arahan pada 12 September yang meminta lembaga pemerintah memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang memungkinkan. Langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi konsumsi bensin, listrik, dan gas alam pemerintah.

"Kami telah memulai penghematan konsumsi bersama pemerintah," kata Pezeshkian, dilansir Al Jazeera.

Pernyataan itu sekaligus menempatkan kebijakan kerja dari rumah dan berbagai langkah penghematan bagi pegawai pemerintah sebagai bagian dari upaya yang sejalan dengan penghematan energi yang selama ini diminta pemerintah dari masyarakat.

Iran sebenarnya bukan pertama kali menghadapi persoalan energi. Negara yang kaya sumber daya tersebut telah berulang kali mengalami krisis akibat buruknya pengelolaan serta infrastruktur yang sudah tua.

Namun, tekanan tambahan akibat perang dengan Amerika Serikat dan Israel membuat pemerintah harus mencari cara yang lebih kreatif untuk mengatasi kekurangan energi.

Pada awal September, pemerintah Iran yang tengah mengalami tekanan keuangan kembali menaikkan harga BBM untuk kuota tingkat ketiga. Ini menjadi kenaikan kedua dalam waktu kurang dari setahun.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat harus membayar dua kali lipat untuk konsumsi bensin di atas 110 liter per bulan. Kendaraan impor dan sejumlah kategori mobil lainnya juga hanya mendapatkan akses ke tingkat harga BBM yang paling mahal.

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/krisis-bbm-makin-parah-di-sini-pemerintah-dorong-pns-wfh-b1e69563/.

Related

APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track

APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 masih berada di jalur yang sesuai dengan perencanaan pemerintah.

CNBC Indonesia

Semua berita Ekonomi