Luhut Sebut Subsidi Barang Bakal Diganti Tunai Bertahap

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan memberikan perkembangan terkini terkait rencana perubahan skema subsidi dari barang menjadi bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional itu mengatakan perubahan skema tersebut akan dilakukan secara bertahap.

"Ya nanti sambil jalan bertahap. Semua dilakukan bertahap," ujar Luhut ketika ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (7/10).

Luhut pernah mengatakan perubahan ini ditargetkan mulai diterapkan dalam satu hingga dua tahun ke depan dan menjadi bagian dari penataan perlindungan sosial (perlinsos) dan digitalisasi data pemerintah.

Untuk tahap awal, pemerintah akan menyelesaikan integrasi serta pemutakhiran data penerima bansos sebelum penyaluran dilakukan melalui sistem yang lebih terarah.

"Ini kan baru bansos. Nanti ke depan, kita ini dalam overtime, mungkin dalam satu-dua tahun ke depan subsidi itu saya sudah lapor Presiden (Prabowo Subianto), tidak lagi pada barang, langsung pada manusia, jadi cash," ujar Luhut dalam konferensi pers di Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9).

Saat ini, pemerintah masih mengembangkan sistem digital yang mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga.

Luhut mengatakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadukan dengan data dari kementerian dan lembaga lainnya menggunakan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Luhut, pemutakhiran data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Pemerintah juga membuka ruang pendaftaran bagi masyarakat sehingga jumlah penerima nantinya tidak ditentukan semata berdasarkan daftar penerima sebelumnya.

"Jadi 98 persen dari (288 juta) jumlah penduduk itu sudah ada di Dukcapil. Itu sekarang kita mutakhirkan semua. Dengan AI ini kita nanti desil-desilnya juga kita perbaiki semua karena semua kementerian/lembaga itu sekarang sudah bisa berkomunikasi satu sama lain dengan AI," ujarnya.

Luhut menargetkan pembenahan dan integrasi data selesai pada akhir 2026. Setelah itu, pemerintah akan mulai mencoba penyaluran bansos pada kuartal I 2027.

"Untuk tahun 2027 kita bagi bansos. Kita akan coba kuartal pertama tahun depan kita bagi bansos. Tapi itu subjektif kepada keberhasilan kita sampai akhir tahun," ujar Luhut.