Mampukah Irak Kelola Keamanan Setelah Ditinggalkan Pasukan AS?
Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.
Setelah berada di Irak selama 12 tahun, Amerika Serikat mengumumkan telah menyelesaikan penarikan seluruh pasukan dari Irak pada Rabu (30/9) usai menjalankan misi memerangi ISIS.
Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan pasukan dan peralatan terakhir sudah diangkut dari pangkalan udara di Irbil, Irak Utara.
"Tonggak sejarah ini mencerminkan keberhasilan kampanye selama 12 tahun yang mengalahkan ISIS sebagai ancaman militer terorganisir di Irak dan di seluruh wilayah," kata Parnelll, dikutip Al Jazeera.
"Ini juga menandai transisi dari misi koalisi masa perang ke upaya keamanan yang dipimpin Irak yang didukung oleh hubungan keamanan bilateral yang lebih normal." Parnell menambahkan bahwa militer AS akan terus memberikan pelatihan dan dukungan intelijen yang tepat sasaran ke Irak.
Apakah Irak mampu?
Pertanyaan banyak analisis adalah apakah Irak mampu mengelola keamanan dalam negerinya setelah pasukan AS pergi?
AS menyatakan bahwa pasukan keamanan Irak, termasuk Peshmerga Kurdi, telah mengembangkan kemampuan untuk memimpin perang melawan terorisme. Namun, berakhirnya kehadiran militer juga menghilangkan beberapa kemampuan pertahanan yang selama ini diandalkan oleh pasukan Irak dan Kurdi.
Renad Mansour, wakil direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara serta direktur Inisiatif Irak di Chatham House, mengatakan bahwa pasukan Irak telah menunjukkan kemampuan mereka untuk membendung ISIS tanpa dukungan militer langsung dari AS.
"Pasukan keamanan Irak sekarang secara umum mampu membendung Daesh (ISIS) tanpa dukungan militer langsung dari AS," katanya kepada Arab News.
"Kita telah melihat hal ini teruji secara efektif sejak September lalu, ketika kehadiran Operasi Inherent Resolve meninggalkan Baghdad, tanpa adanya penurunan signifikan dalam pertempuran melawan Daesh." Meski masih ada kelemahan, terutama di bidang intelijen, pengawasan, dan kemampuan khusus, kata Mansour. Namun, ia berpendapat bahwa ISIS bukan lagi tantangan keamanan utama Irak.
Kolonel purnawirawan Angkatan Darat AS, Myles B. Caggins III, seorang peneliti senior non-residen di New Lines Institute dan mantan juru bicara Koalisi Global untuk mengalahkan ISIS di Irak dan Suriah, juga mengatakan bahwa pasukan Irak dan Kurdi dapat mencegah ISIS merebut kembali wilayah tersebut.
"Tanpa bantuan langsung dari AS dan Koalisi Global, Pasukan Keamanan Irak dan Peshmerga mampu mencegah ISIS memobilisasi kelompok pejuang dalam jumlah besar dan merebut desa-desa," katanya kepada Arab News.
Namun Caggins mengatakan kelompok itu tetap menjadi ancaman, merujuk pada bentrokan baru-baru ini antara Layanan Kontra Terorisme elit Irak dan sekelompok kecil tersangka teroris di Kirkuk.
Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/mampukah-irak-kelola-keamanan-setelah-ditinggalkan-pasukan-as-38d37e6b/.
Related
Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi Lawatannya
Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi Lawatannya Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Mesir Abdel Fattah El - Sisi bakal mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Ini merupakan bagian dari lawatan kerjanya di benua Asia.
Video: Trump Tegaskan AS Tak Serang Iran Sebelum Pemilu November
Video Video: Trump Tegaskan AS Tak Serang Iran Sebelum Pemilu November CNBC Indonesia TV,
Pesawat Terbakar Kena Roket Houthi, Bandara Saudi Setop Penerbangan
Serangan proyektil Houthi di Yaman menghantam sebuah pesawat Saudia Airlines di Bandara Riyadh, Arab Saudi, mendorong sejumlah maskapai menghentikan penerbangan ke ibu kota negara itu.
Pakistan dan Turki Turun Tangan dalam Konflik Houthi vs Arab Saudi
Kerja sama pertahanan Arab Saudi, Turki dan Pakistan yang dikenal sebagai Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah (Mecca Joint Defense Agreement), mulai diwujudkan di tengah meningkatnya konflik antara Arab Saudi dan milisi Houthi di Yaman.