Memahami Korupsi Kepala Daerah Dari Perspektif Teori Principal-Agent

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Memahami Korupsi Kepala Daerah Dari Perspektif Teori Principal-Agent Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com Salah satu media cetak nasional melaporkan bahwa sampai saat ini sudah 18 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024 terjerat kasus korupsi. Belum genap dua tahun sejak dilantik, mereka ini telah berurusan dengan hukum.

Fenomena ini tentu tidak dapat dijelaskan hanya dengan mengatakan bahwa kepala daerah yang melakukan korupsi memiliki masalah moral. Integritas pribadi memang penting, tetapi persoalan korupsi dalam pemerintahan juga perlu dibaca sebagai persoalan kelembagaan.

Pertanyaan yang layak diajukan adalah mengapa seseorang penerima mandat dari masyarakat dapat menggunakan kewenangannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat? Salah satu teori yang dapat digunakan untuk membaca persoalan tersebut adalah Principal-Agent Theory.

Rakyat Menjadi Principal Dalam negara demokrasi, masyarakat memberikan mandat kepada pejabat publik untuk mengelola pemerintahan. Kepala daerah memperoleh kewenangan melalui proses pemilihan untuk menjalankan pemerintahan dan menyediakan pelayanan publik. Dalam hubungan tersebut, masyarakat dapat dipahami sebagai principal, sedangkan kepala daerah dan aparatur pemerintah sebagai agent.

Hubungan principal-agent sebenarnya bukan teori yang diciptakan untuk menjelaskan korupsi pemerintahan. Jensen dan Meckling mengembangkan konsep agency cost dalam konteks hubungan antara pemilik dan manajer perusahaan. Masalah muncul ketika terdapat pemisahan antara pihak yang memberikan mandat dengan pihak yang menjalankan mandat tersebut.

Kathleen Eisenhardt (1989) kemudian menunjukkan bahwa perspektif agency dapat digunakan lebih luas untuk memahami berbagai organisasi yang memiliki struktur delegasi, termasuk persoalan informasi, insentif, pengendalian, dan ketidakpastian hasil.

Dalam pemerintahan, logikanya menjadi sederhana. Rakyat memberikan mandat. Kepala daerah menjalankan mandat. Persoalan muncul ketika kepentingan agen tidak sepenuhnya sama dengan kepentingan principal.

Kepala daerah memiliki tujuan politik, administratif, dan personal. Masyarakat memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik, pembangunan, kesejahteraan, dan penggunaan anggaran yang akuntabel. Cilakanya, tidak ada jaminan bahwa seluruh kepentingan tersebut selalu berjalan dalam arah yang sama.

Masalahnya bukan semata moral, tetapi juga informasi. Dalam hubungan ini, persoalan kedua muncul, yaitu information asymmetry. Masyarakat tidak mengetahui seluruh keputusan yang dibuat pemerintah daerah. Warga tidak berada dalam setiap rapat, tidak melihat seluruh proses pengadaan, tidak mengetahui setiap pembicaraan mengenai proyek, dan tidak mengikuti seluruh proses pengambilan keputusan mengenai anggaran, perizinan, atau mutasi aparatur. Sebaliknya, pejabat dan birokrasi memiliki informasi yang jauh lebih besar mengenai proses tersebut.

Dalam teori principal-agent, ketimpangan informasi ini merupakan salah satu sumber utama agency problem. Agent mengetahui lebih banyak mengenai tindakan dan keputusan yang dilakukannya dibandingkan principal. Karena itu, principal menghadapi kesulitan untuk memastikan apakah agent benar-benar bertindak sesuai kepentingannya.

Dalam konteks pemerintahan, masalah tersebut menjadi semakin penting karena kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat publik sangat luas. Kepala daerah memiliki pengaruh terhadap kebijakan, anggaran, pengadaan, perizinan, dan berbagai keputusan strategis lainnya. KPK sendiri mencatat bahwa perkara korupsi kepala daerah banyak berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan.

Artinya, terdapat sebuah kombinasi yang perlu mendapat perhatian. Kewenangan yang besar dengan informasi yang lebih banyak namun asimetris, ditambah lagi dengan pengawasan yang terbatas, menciptakan ruang gelap bagi prinsipal (baca: rakyat). Kombinasi tersebut memperbesar agency problem.

Masalah principal-agent menjadi semakin serius ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik mandat dan penerima mandat. Idealnya, kepala daerah menggunakan kewenangannya untuk menghasilkan manfaat publik. Namun, secara teoritis terdapat kemungkinan agent mengejar manfaat pribadi atau kelompok ketika sistem pengawasan dan insentif tidak mampu mengendalikannya.

Literatur principal-agent mengenai sektor publik menjelaskan bahwa korupsi dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan kepentingan dan ketimpangan informasi antara pihak yang memberikan mandat dan pihak yang menjalankan mandat. Dalam kondisi demikian, agent dapat memperoleh rent dengan mengorbankan kepentingan principal.