Menhub Buka Suara soal Impor KRL Bekas: Harus Ada Jalan Tengah

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi buka suara soal KRL bekas oleh PT KAI (Persero). Menurutnya, sampai sekarang belum menentukan sikap apakah setuju impor dilakukan atau tidak.

Dia mengatakan mestinya hari ini pihaknya melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari Kementerian Perindustrian hingga BPI Danantara untuk menentukan sikap soal impor KRL. Pertemuan itu akan dijadwalkan ulang minggu depan sekitar tanggal 7 Oktober 2026.

Pihaknya sendiri tak mau buru-buru menentukan sikap soal impor KRL, baginya semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama memandang permasalahan ini dan langsung menentukan keputusan.

"Kita harus duduk untuk merumuskan apa yang menjadi kebutuhan daripada KAI, dan juga apa yang menjadi concern dari INKA. Jadi kami juga perlu bicara dengan BUMN kebijakan yang tepat seperti apa," ujar Dudy dalam diskusi di Mercure Bandung City Centre, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026).

Kementerian Perhubungan menurutnya hanya memiliki kewenangan menentukan secara teknis apakah armada KRL bekas yang mau diimpor masih laik jalan, serta memenuhi keselamatan bagi penumpang. Soal izin impornya sendiri ada di Kementerian Perdagangan.

Yang paling digarisbawahi adalah pemerintah harus mencari jalan tengah mengenai pengadaan KRL. Semua sisi harus diperhatikan, dari sisi kebutuhan penumpang tambahan kereta memang diperlukan, namun dari sisi industri impor KRL bekas jangan sampai menggerus upaya industrialisasi perkeretaapian nasional.

"Secara bijak harus kita ingin, kita harus juga melindungi industri dalam negeri kita, tapi kita juga harus memenuhi kebutuhan. Maka ini kita harus duduk, harus ada jalan tengahnya," tegas Dudy.

Dudy kembali menekankan pihaknya tidak akan memaksakan secara bulat-bulat apakah pemenuhan armada KRL harus dipenuhi secara impor atau dari produksi dalam negeri. Pihaknya hanya ingin semua pemangku kepentingan duduk bersama dan mencari jalan keluar yang sama-sama menguntungkan.

"Kami tidak mungkin kemudian harus memaksakan apakah ini impor atau ini harus dipenuhi oleh industri dalam negeri dengan segala keterbatasannya. Jadi saya ingin duduk dulu, sehingga kita punya road map terhadap pemenuhan pengadaan KRL," pungkasnya menekankan.

Di sisi lain, PT KAI Commuter Indonesia menargetkan importasi KRL bekas bisa dilakukan akhir tahun ini. Pengiriman akan dilakukan secara bertahap.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dan penjajakan dengan operator KRL Jepang terkait ketersediaan rangkaian kereta serta waktu kedatangan. Koordinasi ini juga dilakukan dengan kementerian terkait atas kebutuhan dispensasi Impor Barang Modal Tidak Baru (BMTB).

"Ditargetkan secara bertahap trainset Bukan baru dapat mulai dilakukan pengiriman pada akhir tahun ini," ujar Karina kepada detikcom, di hari yang sama.

Kendati demikian, untuk rincian jumlah pasti rangkaian yang akan diimpor serta total anggaran yang dibutuhkan Karina menyatakan semua masih dalam tahap pembahasan.

"Terkait dengan jumlah, jadwal pengiriman dan biaya saat ini masih dalam pembahasan dan koordinasi KAI Commuter dengan pihak operator di Jepang," jelas Karina.