Menkomdigi: Data Center AI Tak Boleh Ganggu Kebutuhan Energi dan Air

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid buka suara soal kisruh pembangunan data center kecerdasan buatan (AI) di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Ia menyebut kebutuhan komputasi serta kebutuhan masyarakat seperti energi dan air harus seimbang.

"Kalau data center, tentu harus dicari balancingnya. Jadi kita tentu punya kebutuhan, kemampuan komputasi yang tentu memerlukan data center. Tapi di saat yang bersamaan, tentu kita harus melihat kecukupan energi, tidak boleh kecukupan energi terganggu untuk hal-hal lain, terutama layanan publik," kata Meutya di Kantor Komdigi, Jakarta, Rabu (7/10).

"Tidak boleh juga kebutuhan air terganggu," imbuhnya.

Menurutnya, balancing atau keseimbangan tersebut bisa terjadi dengan koordinasi berbagai sektor. Koordinasi tersebut, katanya, perlu dilakukan sebelum menentukan izin pembangunan data center.

Misalnya, Komdigi akan memetakan berapa besar kebutuhan komputasi Indonesia, jumlah pengguna internet, hingga lokasi dengan konektivitas yang baik dan layak dibangun data center.

"Jadi penentuan titiknya juga harus ditentukan. Ada ketersediaan air atau tidak di situ, ada kebutuhan energi di situ, dan ada sinyalnya tidak di situ yang baik," tutur Meutya.

Ia mengatakan Indonesia tidak boleh dibanjiri oleh data center tanpa perhitungan yang matang. Menurutnya, lokasi pembangunan fasilitas ini harus sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan.

"Penentuan lokasi akan sangat penting, tidak boleh mengganggu kebutuhan air di situ dan juga kebutuhan energi di situ," jelas Meutya.

"Masyarakat kebutuhannya tidak boleh terganggu, tapi di sisi lain juga kebutuhan komputasinya terpenuhi," pungkasnya.

Sebelumnya, proyek data center AI yang digarap BDx Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan usai dihentikan sementara oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Proyek senilai Rp3,5 triliun dihentikan sementara karena terkendala perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diketahui ternyata masih dalam proses.