Menperin Buka Suara soal Rencana Pembentukan BUMN Tekstil

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji buka suara soal rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tekstil. Ia menyambut positif apabila pemerintah ingin memperkuat keberadaan BUMN tekstil Sarmuji mengatakan, industri tekstil memiliki rantai usaha yang luas. Aktivitas industri ini juga berkaitan dengan banyak pelaku industri kecil, termasuk usaha penjahitan.

"Memang masih ada banyak problem ya di industri tekstil. Tapi kalau pemerintah memang mau menjadikan BUMN tekstil ini menjadi lebih kuat, tentu kita sangat senang," kata Sarmuji usai rapat internal di Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan Senin (5/10/2026).

"Karena tekstil itu turunannya sangat banyak ya, termasuk di sektor-sektor industri kecil sangat banyak turunannya, penjahit-penjahit macam-macam sangat banyak," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Sarmuji juga meminta Kementerian Perindustrian menjadi faktor pendorong percepatan pertumbuhan industri. Menurutnya, keberadaan kementerian harus memberikan dampak terhadap perkembangan sektor-sektor industri yang berada di bawah naungannya.

Ia menilai pertumbuhan industri menjadi salah satu kunci untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 6%. Sektor industri juga dinilai memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja.

"Kalau pertumbuhan industrinya nggak tinggi, akan sulit dicapai pertumbuhan ekonomi 6%. Apalagi penyerapan tenaga kerja, sektor industri itu menyerap tenaga kerja yang jauh lebih besar dibanding sektor-sektor yang lain," ujar Sarmuji.

Sarmuji mengatakan sejumlah persoalan industri juga tidak dapat diselesaikan Kementerian Perindustrian sendiri. Karena itu, koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan hingga Kementerian Keuangan perlu diperkuat.

Ia mencontohkan kebijakan impor sebagai salah satu persoalan yang membutuhkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Menurutnya, pembukaan keran impor tanpa mempertimbangkan pembatasan untuk komoditas tertentu dapat memberikan tekanan terhadap industri dalam negeri.

"Kalau izin impor itu terbuka sedemikian rupa tanpa ada pertimbangan untuk membatasi, pasti sektor industri dalam negeri itu akan sulit bertahan untuk jenis-jenis barang tertentu. Nah itu kita butuhkan kerja sama dengan banyak sekali stakeholder," tutup Sarmuji.