Skip to content

Monday, 12 October 20263592 stories

Menperin Tambah Pelayanan Publik Jadi 2 Hari SemingguPunya 3 Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Ungkap Tugas Masing-MasingAPBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On TrackUsai Gadai Saham ke Bank Mandiri, Saham Haji Isam (JARR) Anjlok 4,5%Presiden Mesir El-Sisi Bakal Kunjungi RI, Ini Misi LawatannyaMotoGP Indonesia 2026: Sirkuit Mandalika Mulai SemarakBand for Revenge Klarifikasi Tentang Isu BubarPolisi Tangkap 2 Terduga Pembunuh Mahasiswi di Indekos Pinang RantiMomen Dramatis Wanita Loncat Selamatkan Bocah saat Kebakaran RM PadangKemensos-BRIN Teken MoU Hadirkan Inovasi untuk Sekolah Rakyat
Economy

Menperin Tambah Pelayanan Publik Jadi 2 Hari Seminggu

Detik 2 min read 350 kata
Menperin Tambah Pelayanan Publik Jadi 2 Hari Seminggu — gambar dari Detik Finance
Image from Detik Finance. Summarised by Zona News.

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji berencana menambah Hari Pelayanan Publik ditambah menjadi dua kali seminggu untuk mengurai antrean konsultasi pelaku industri. Langkah ini menjadi kunci dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat.

Menurut Sarmuji, peningkatan kualitas pelayanan tak cukup hanya dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Perbaikan juga perlu dilakukan pada sistem kerja, penyederhanaan proses, hingga mempercepat waktu penyelesaian layanan.

Salah satu langkah yang didorongnya yakni menambah frekuensi Hari Pelayanan Publik yang selama ini hanya digelar setiap Kamis. Penambahan hari ini diharapkan dapat mengakomodir seluruh konsultasi pelaku usaha dan masyarakat.

"Selama ini kita memiliki Hari Pelayanan Publik setiap Kamis. Saya minta agar tidak hanya satu hari dalam seminggu, tetapi bisa menjadi dua hari, misalnya Selasa dan Kamis. Dengan demikian, masyarakat dan pelaku industri memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkonsultasi sehingga antrean pelayanan juga semakin pendek," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10/2026).

Sarmuji menilai, perusahaan yang mampu bergerak cepat dan beradaptasi terhadap perubahan, memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan persaingan. Karenanya pemerintah juga dituntut mampu mengimbangi kebutuhan dunia usaha melalui pelayanan yang efisien dan adaptif.

"Sekarang industri yang besar pun bisa kalah dengan industri yang cepat. Kita sebagai fasilitator dan akselerator harus mampu mendorong industri bergerak lebih cepat lagi. Karena itu, pelayanan pemerintah juga harus semakin cepat dan mampu menjawab kebutuhan pelaku industri," tegasnya.

Berdasarkan data Kemenperin, kapasitas konsultasi tatap muka meningkat dari maksimal 25 perusahaan per hari pada Februari 2024 menjadi maksimal 130 perusahaan per hari sejak Maret 2024, atau lebih dari lima kali lipat. Indeks Pelayanan Publik Kemenperin juga naik dari 4,51 pada 2024 menjadi 4,58 pada 2025, dengan predikat pelayanan prima.

Selain tatap muka, konsultasi dilayani lewat WhatsApp dan surat elektronik. Pada Juli 2026 tercatat 3.077 konsultasi melalui WhatsApp, 2.188 tatap muka, dan 617 surat elektronik. Adapun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menyediakan 241 jenis layanan bagi pelaku industri.

"Pelayanan publik, baik perizinan maupun konsultasi, sudah menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Namun, bagi saya, baik saja kadang tidak cukup. Harus lebih baik lagi dan terus ditingkatkan agar masyarakat maupun pelaku industri semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Selain kualitas, kecepatan pelayanan juga harus menjadi perhatian kita," pungkasnya.

Ringkasan ini disusun otomatis dari artikel sumber. Untuk konteks, fakta lengkap, dan koreksi, buka artikel asli di https://news.zonaindonesia.com/berita/menperin-tambah-pelayanan-publik-jadi-2-hari-seminggu-3713ee0e/.

Related

APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track

APBN September Defisit Rp319 T, Menkeu Bilang Masih On Track Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir September 2026 masih berada di jalur yang sesuai dengan perencanaan pemerintah.

CNBC Indonesia

Semua berita Ekonomi