Pakar: Jika Putusan MK Keluar sebelum Gibran Dilantik, Ceritanya Akan Berbeda

Automatic translation. This article was translated from Indonesian. Names, institutions and figures are kept in their original form. For the authoritative version, read the report at the original source.

Ijazah Gibran Pakar: Jika Putusan MK Keluar sebelum Gibran Dilantik, Ceritanya Akan Berbeda Pakar hukum menyebut cerita tentang gugatan syarat pendidikan Gibran akan berbeda jika putusan MK keluar sebelum pelantikan Gibran.

- MK tidak bisa mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden.

- Pertimbangannya adalah status Gibran sudah berubah menjadi Wakil Presiden.

- Pengamat berkata cerita tentang gugatan syarat pendidikan Gibran akan berbeda jika putusan keluar sebelum Gibran dilantik.

TRIBUNNEWS.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah tamat SMA/sederajat di luar negeri.

Meski demikian, dalam putusan sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK tidak menerima permohonan agar Gibran didiskualifikasi sebagai calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024.

MK memiliki sejumlah pertimbangan dalam putusannya. Salah satunya adalah status Gibran yang telah berubah dari calon wakil presiden menjadi Wakil Presiden sesudah dilantik tanggal 20 Oktober 2024.

Mohammad Syaiful Aris, pakar hukum tata negara Universitas Airlangga, menyebut cerita tentang gugatan syarat pendidikan Gibran akan berbeda jika putusan MK keluar sebelum Gibran dilantik. Hal itu berkaitan dengan terdapatnya batas waktu dalam tahapan pemilu.

“Batas waktu itu bagian dari apa yang disebut memberikan kepastian hukum dalam menjalankan proses pemerintahan,” kata Aris dalam program On Focus Tribunnews, Rabu, (7/10/2026).

Menurutnya, jika tidak ada kepastian hukum dalam tahapan pemilu, situasinya tidak akan bagus. Itu lantaran pemerintahan baru harus tetap berjalan.

“Pemilu bagian dari proses regenerasi secara hukum yang sudah diatur secara periodik secara lima tahun," ujarnya.

“Nah, dalam rentang waktu yang sudah diatur itu, maka kalau kita lihat sebetulnya pandangan dari MK itu melihat kapan rezim pemilu itu berakhir, kapan rezim berkaitan dengan jabatan pemerintah itu berjalan.” Aris berkata rezim yang dimaksud dalam konteks pemilu itu berhenti ketika pelantikan dilaksanakan.

“Seandainya ini (putusan MK) terjadi sebelum dilaksanakan pelantikan, dan gugatan dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilu, mungkin ceritanya akan lain.” Dia mengingatkan bahwa rezim penyelesaian sengketa hasil pilpres sudah berakhir dan tahapan pilpres sudah tidak masuk dalam konteks itu.

dan keterpenuhan calon Presiden dan Wakil Presiden menjadi ranah lembaga lain sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu DPR dan MPR.